Akhirnya Mutasi, Akhirnya Gajian

Plt Wali Kota Lantik 227 Pejabat Eselon III dan IV CIREBON- Akhirnya mutasi, akhirnya gajian. Akhirnya kerja lagi, kerja melayani rakyat, angkut sampah yang menumpuk, dan lain-lain. Ya, roda pemerintahan Kota Cirebon sudah normal. Kemarin, Plt Wali Kota Nasrudin Azis akhirnya melantik para pejabat, sebagai bagian dari penerapan Perda SOTK sekaligus merealisasikan APBD 2015 yang sempat terkatung-katung. Tidak tanggung-tanggung, mutasi yang dipusatkan di Pusdiklatpri itu menyentuh 227 pejabat eselon III dan IV. Selain Nasrudin Azis, hadir pula Ketua DPRD Edi Suripno, Sekda Asep Dedi, Kepala BK-Diklat Anwar Sanusi, serta jajaran pejabat eselon II. “Mutasi sekarang berdasarkan hasil seleksi ketat yang dilakukan oleh Baperjakat yang diketuai sekda. Mutasi ini juga bagian dari penataan manajemen pemkot, bagian dari awal penyerapan APBD termasuk pencairan gaji PNS. Mulai hari ini (kemarin, red) sudah bisa cair,” ujarnya. Diakui, dengan telah dilantik­nya para pejabat eselon III dan IV, secara otomatis segala biaya yang dikeluarkan melalui APBD sudah bisa dikeluarkan. Mulai dari gaji para PNS, ang­garan untuk operasional peng­angkutan sampah, bahkan distribusi raskin pun kini sudah bisa dilakukan. “Semuanya sudah berjalan normal lagi,” tandas Azis. Dia menambahkan, sebenar­nya banyak PNS yang memenuhi syarat untuk promosi atau digeser ke tempat yang sesuai. Bahkan jumlah kebutuhan kursi tak sebanding dengan jumlah PNS yang memenuhi syarat itu. Hal ini diakui menjadi ini beban bagi pembuat keputusan. Tapi, lanjut Azis, apa yang sudah diputuskan sudah pas. “Ini bukan kepentingan pribadi atau kelompok, ini kepentingan masyarakat Kota Cirebon,” tegasnya. Sedangkan Sekda Asep Dedi mengatakan setelah mutasi maka Pemkot Cirebon sementara di bawah kendali Plt Wali Kota Nasrudin Azis. “Pelantikan ini sifatnya seperti biasa, tanpa ada kepentingan apa pun. Semuanya murni untuk menyelamatkan roda pemerintahan dan menjalankan Perda SOTK. Sudah waktunya, tugas-tugas kedinasan yang tertunda selama ini harus kita kerjakan dan memang sudah waktunya kita berlari kencang,” kata sekda. Menurutnya, dari 227 pejabat yang dimutasi, semuanya murni sesuai kebutuhan organisasi. Artinya, semua problem yang selama ini menghantui Kota Cirebon sudah terjawab. “Semua pembiayaan listrik, PDAM, Telkom, dan biaya operasional sudah dibayar dan digantikan. Apalagi APBD kota Cirebon sendiri mencapai Rp1,2 triliun,” ucapnya. DEMOKRAT TETAP TEGAS Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah menegaskan pihaknya tetap akan mengkritisi perjalanan roda pemerintahan meski kini Azis menjadi Plt wali kota. “Kami menjamin bahwa Fraksi Partai Demokrat akan tetap kritis dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, khususnya dalam menga­wal dan mengawasi roda pemerin­tahan Kota Cirebon,” ujar Andru-sa­paan Handarujati Kalamullah. Dia berharap Plt wali kota bisa segera mengambil langkah cepat dan strategis guna menyelesaikan berbagai kebuntuan di Kota Cirebon. “Artinya, ini ada titik terang bahwa permasalahan yang terjadi menimpa pemerintahan Kota Cirebon dapat kembali berjalan. Karena secara otomatis wakil wali kota Cirebon bisa menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi seperti gaji PNS dan lainnya,” ucapnya. Dengan kewenangan ini, kata dia, pelaksanaan mutasi pejabat eselon III dan IV sebagai tindak lanjut dari Perda STOK dapat dilaksanakan. “Saya rasa Plt ini sangat jauh dari usnur politis. Ini murni untuk memecehkan segala kebuntuan yang terjadi di Pemkot Cirebon. Karena ini bukan masalah sepele, tapi menyangkut kepentingan masyarakat Kota Cirebon. Ini yang harus dipahami seluruh pihak bahwa ini untuk menyelesaikan persoalan di Kota Cirebon,” terangnya. (abd/sam)