Canangkan Balai Pemberdayaan TKI

Program Kementerian PP-PA, Bupati Datangkan Investor CIREBON – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) RI akan membuat program Balai Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Program itu sebagai upaya meningkatkan kualitas ilmu dan keterampilan para calon TKI, khususnya perempuan agar lebih bermartabat dan berdaya saing tinggi. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Prof DR Yohana Susana Yembise, di sela-sela lawatan kerja di Pendopo Bupati, kemarin (22/2). Menurutnya, dalam era kepemimpinan Jokowi saat ini yang menjadi salah satu fokus utama kerjanya adalah penanganan TKI. Salah satu trobosannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI perlu membuat suatu program agar TKI berkualitas dan siap bekerja di luar negeri. “Ada 7 provinsi yang akan menjadi pilot project, yang penting Gubernur mau menyiapkan gedung dan kami bekerja sama dengan sponsor menyiapkan tenaga mentoring,” tuturnya. Ketujuh provinsi yang akan menjadi pilot project antara lain NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Papua. Dalam pelaksanaannya, program ini akan mencari 1.000 perempuan dan diseleksi menjadi 500 orang per provinsi. Sehingga dalam satu tahun akan muncul ribuan TKI atau tenaga kerja wanita (TKW) yang siap bekerja di luar negeri dengan bekal kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. “Nanti kita akan tawarkan ke negara-negara tujuan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Fokus pemberdayaannya terletak pada kemampuan bahasa, keterampilan dan ilmu pengetahuan umum,” imbuhnya. Khusus untuk Jawa Barat, pihaknya belum mengetahui daerah mana saja yang akan dijadikan percontohan program ini. karena pihaknya belum berbicara langsung dengan gubernur Jawa Barat. “Nanti saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, mudah-mudahan Kabupaten Cirebon bisa menjadi percontohan, karena daerah ini menjadi salah satu kantong TKI,” beber Yohana. Pihaknya juga menginginkan agar ke depan yang boleh diberangkatkan menjadi TKI, khususnya perempuan adalah mereka yang masih belum berkeluarga. Karena soal kekerasan anak, salah satunya tidak utuhnya keluarga. “Kalau masih single, itu bisa menambah pengalaman dan tidak asal berangkat saja. Kami ingin memberikan yang terbaik buat rakyat Indonesia,” tandasnya. Sementara Bupati Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi menyambut baik lawatan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI itu. Ia berharap, Kabupaten Cirebon lebih diperhatikan pemerintah pusat. “Semoga Kabupaten Cirebon bisa menjadi pilot project segala program pemerintah pusat,” ucapnya. Sunjaya mengatakan, dalam rangka mengurangi warga mencari pekerjaan di luar negeri, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan bekerja keras untuk mendatangkan sejumlah investor. Terlebih pihaknya sudah mencanangkan 2.000 hektare untuk perluasan zona industri di wilayah timur Kabupaten Cirebon. “Mudah-mudahan ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja, sehingga warga Kabupaten Cirebon tidak perlu lagi berbondong-bondong ke luar negeri, karena di sini akan banyak lapangan pekerjaan,” terangnya. Sujya juga menyampaikan, Kabupaten Cirebon sudah menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan asal Korea Selatan yang akan membangun industri pembudidayaan rumput laut. Menjalin kerja sama juga dengan Vietnam, membangun pabrik pengolahan sidat. Selain itu, akan dibangun pabrik mobil di wilayah Pangenan. “Insya Allah akan banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Bisa 700 sampai 1.000 orang,” ucapnya. Menurutnya, jika invenstasi ini terus ditingkatkan, otomatis tenaga kerja yang ada di Kabupaten Cirebon tidak akan pergi keluar negeri. Tapi, cukup bekerja di wilayahnya sendiri. “Mudah-mudahan, dalam waktu tidak lama pabrik-pabrik bisa segera dibangun, karena perizinannya tengah diproses,” pungkasnya. (jun)