PAC pun Akhirnya Melawan

Anggap Struktur Pengurus DPC PDIP Tidak Sah KUNINGAN – Meski segel kantor DPC PDIP Kuningan sudah dibuka, para pengurus PAC belum menganggap sah struktur kepengurusan DPC yang baru. Alasannya, pencantuman nama-nama kepengurusan tersebut tidak dilengkapi berita acara, serta belum digelar pelantikan. Hal ini diungkapkan juru bicara (jubir) dari sejumlah PAC yang melakukan penyegelan kantor DPC PDIP (11/3), Nana Nurhaya SE. Ketua PAC PDIP Kecamatan Cipicung ini menyebut telah mendatangi kantor DPP PDIP di Jakarta serta bertemu kembali dengan para pengurus PAC di kediamannya, Desa Ciomas. “Sehari setelah penyegelan, kami menemui pengurus DPP di Jakarta bersama formatur hasil konfercab. Di sana kami bertemu Plt Sekjen, Pak Hasto (Kristianto). Kemudian, Sabtu (14/3), kami bertemu dengan para pengurus PAC di kediaman saya untuk menyampaikan hasil dari DPP,” tutur Nana, kemarin (15/3). Menurut dia, kepengurusan DPC belum sah karena belum diteken formatur dan pelantikannya tidak disaksikan pengurus PAC. Kata Nana, tidak tahu kenapa, Sabtu lalu sudah menggelar rapat pengurus. Sewaktu konfercab, para pengurus PAC bubar berikut formaturnya. “Formatur itu terdiri dari perwakilan PAC yang perolehan suara pilegnya paling tinggi. Di antaranya PAC Pasawahan, Hantara dan Cimahi. Pada saat penyusunan pengurus, mereka bubar sehingga tidak menandatangani berita acara,” ungkap mantan wakil rakyat periode 2009-2014 itu. Menurut Nana, lancarnya persi­dangan konfercab me­nga­cu pada tata tertib. Apabila komposisi pengurus sudah mufakat berdasarkan kesepakatan formatur, selan­jutnya meminta persetu­juan para PAC selaku peserta kon­fer­cab. Jika sudah dianggap sah, berikutnya baru prosesi pelantikan yang disaksikan peserta konfercab. “Jangan sampai kayak ketua RT, tanpa ada pelantikan. Ini menyalahi aturan. Tapi kok sekarang malah rapat DPC. Pas pertemuan dengan para PAC, tadinya kami juga mau menyegel kembali, tapi daripada gontok-gontokan, kami urungkan niat kami,” kata Nana. Dia berkeyakinan, orang-orang yang didudukkan pada kepengurusan DPC merupakan orang-orang intelek. Mereka tahu aturan dan mekanisme. Mereka juga menyadari partai politik bukan perusahaan pribadi. Terlebih, PDIP merupakan partai besar dengan ditempatkannya kader pada posisi bupati, wabup serta ketua DPRD. “Kita sudah ke DPP dan bertemu dengan Pak Hasto, Plt sekjen. Keluar ucapan dari beliau, penempatan orang-orang dalam kepengurusan itu ada yang tidak benar. Seperti misal kiprah selama lima tahun. Kata Pak Hasto ini harus dicoret,” terangnya. Dalam pertemuannya dengan para pengurus PAC di Ciomas, Sabtu (14/3), Nana menyampaikan hasil pertemuan dengan Plt Sekjen DPP. Terkait kriteria tiga nama yang direkomendasi, ternyata DPP mempunyai gambaran lain. Acep Purnama yang sudah tiga periode memimpin DPC dan sudah jadi wabup, disarankan untuk konsentrasi menjalankan tugasnya sebagai wabup. Dia juga menyampaikan ke DPP soal pimpinan sidang konfercab utusan DPD. Dikatakan, setelah mufakat, Rana yang dipilih, mestinya pimpinan sidang kembali memanggil para PAC untuk pengesahan peserta. Baru kemudian ketua terpilih bersama tiga anggota forma­tur dari perwakilan PAC un­tuk menyusun komposisi kepe­ngurusan. “Waktu itu formatur keberatan atas dimasukkannya orang di luar kader partai. Formatur pun bubar, ke sananya kami nggak tahu, nggak mungkin konfercab dilanjutkan karena tidak dihadiri pengurus PAC. Kepengurusan belum dinyatakan sah. Nah respons itu ditanggapi oleh DPP sewaktu kami ke Jakarta. Kata Pak Hasto, beliau akan menelepon DPD Jabar,” tuturnya. Agar permasalahan tersebut clear, tambah Nana, menurut DPP itu gampang. Ketua terpilih diharuskan mengundang kembali para PAC dan anggota formatur untuk menyusun kepengurusan, kemudian dimusyawarahkan secara mufakat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara dan diambil sumpah jabatan. “Tapi itu tidak dilakukan, malah menggelar pertemuan tiap dapil. Saya mendapat informasi di Dapil 2 berhasil meski ada beberapa PAC yang nggak hadir. Kemudian di Dapil 1 gagal, di Dapil 3 mengunjungi ketua PAC Ciawigebang. Nggak tahu di dapil lainnya. Saya kira ini pengkotak-kotakkan, bisa bahaya, mestinya serempak berkunjung ke seluruh PAC,” kata Nana. Dia mendengar kabar soal niatan mundurnya beberapa nama dari struktur pengurus DPC. Salah satunya istri H Acep Purnama MH, yakni Hj Ika Purnama. Kemungkinan itu karena saat ini Ika menjabat bendahara umum PAC Cigugur. Dalam menempuh mekanisme per­alihan kepengurusan terse­but, Ika harus mundur dari bendahara umum PAC terlebih dulu. “Intinya begini, kami para PAC belum menerima ke­putusan konfercab, terutama mengenai struk­tur kepengurusan. Kalau terpilihnya Pak Rana sih nggak masalah. Dasar sah­nya kepengurusan itu berita acara diteken dan kita menyaksikan pelantikan. Karena, yang diambil sumpah saja terkadang melanggar, bagaimana yang tidak diambil sumpah?” ucapnya. Para PAC melakukan penye­gelan kantor DPC waktu itu, sambung dia, tidak bertujuan negatif. Dia mempersilahkan para kader atau pengamat politik untuk melakukan penilaian siapa yang arogan dalam masalah ini. Nana menegaskan, dalam menyuarakan hal itu dirinya tidak berkepentingan untuk dimasukkan struktur kepengurusan DPC lantaran sudah dua periode masuk struktur. (ded)