931 Guru Swasta Tuntut Sertifikasi

Mengadu ke Komisi B, Sembilan Bulan Belum Dibayarkan INDRAMAYU– Sedikitnya 931 guru swasta di Kabupaten Indramayu menuntut pencairan dana sertifikasi yang sudah sembilan bulan belum juga diberikan. Hal tersebut terungkap, setelah mereka mengadu ke Komisi B DPRD. Anggota Komisi B DPRD, Achmad Mujani Nur SHI me­nga­takan, Komisi B telah men­dapatkan laporan dari guru swas­ta. Komisi B juga sudah me­manggil kementerian agama agar bisa mempercepat pencairan dana sertifikasi tersebut. Dika­takannya, keterlambatan pem­bayaran dana sertifikasi gu­ru swasta ini dikarenakan tidak sinkronnya data penerima ser­tifikasi bagi guru swasta. “Kemen­terian agama harus segera melakukan perbaikan data, sehingga dana sertifikasi bisa segera dicairkan,” kata Achmad, kepada Radar, Selasa (14/4). Komisi B DPRD, kata dia, si­ap mengawal percepatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru swasta ke Kementerian Agama RI di Jakarta. Ia mengatakan, peran guru swasta juga cukup vital dan sama dengan peran guru di sekolah negeri. Jangan sampai, tertundanya pembayaran sertifikasi menjadi beban pikiran guru. Achmad juga menyoal keberpihakan pemerintah terhadap guru swasta juga dianggap masih rendah. “Jangan ada diskriminasi soal guru swasta dan negeri. Mereka punya peran yang sama dalam dunia pendidikan,” tegasnya. Salah seorang guru swasta, Imron (39) mengungkapkan, dana sertifikasi guru swasta per bulannya sebesar Rp1,5 juta. Biasanya dibayarkan tiga bulan sekali. Namun sejak pertengahan tahun 2014, belum juga ada realisasi. Dikatakan, gaji guru swasta setiap bulannya hanya Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Dana sertifikasi dari pemerintah pusat dianggap cukup membantu guru swasta. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Drs H Yayat Hidayat MAg, belum dapat dikonfirmasi terkait tunjangan sertifikasi guru swasta yang masih belum dibayarkan. (oet)