Minta Blok Mahakam Dikelola Negara

INDRAMAYU– Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jawa Barat mendukung langkah pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan migas di Blok Mahakam Kabu­paten Kutai Timur, Kalimantan Timur kepada negara. Pernya­taan ini muncul saat digelar Seminar Kedaulatan Energi Nasional yang digelar di Aula Universitas Wiralodra Indra­mayu, Rabu (15/4). Se­minar tersebut dihadiri per­wakilan BEM Jawa Barat, akade­misi dan praktisi energi nasional. Usai seminar, mereka ramai-ramai mendukung kedaulatan energi nasional, melalui pe­nan­datanganan spanduk pu­tih bertuliskan “Harga Mati Kedau­latan Energi Nasional”. Ini merupakan salah satu ben­tuk dukungan terhadap peme­rintah, karena Blok Maha­kam diharapkan mampu meningkatkan produksi migas dalam negeri. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Indramayu, Tri Johan mengatakan, seminar kedaulatan energi nasional yang digagas HMI Cabang Indra­mayu dan serikat pekerja mi­gas Indonesia sebagai bentuk  kepe­dulian anak bangsa ter­hadap keberlangsungan ener­gi nasional. “Harus ada doro­ngan yang kuat dari elemen masyarakat, bahwa pengelolaan energi dan migas harus dikembalikan kepada negara. Kita yakin SDM nasional akan mampu mengelola migas di Blok Mahakam,” kata dia. Tri menjelaskan, BEM Se-Jawa Barat juga memiliki pandangan yang sama soal pengelolaan energi nasional. Ia berharap dukungan nyata dari kalangan aka­demisi akan mampu menja­wab tantangan global terkait pengelolaan sumber daya alam terutama di sektor migas. Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Wiralodra Indramayu, DR Ujang Suratno SH MSi. Dia menilai, Pemerintah RI sudah layak untuk mengelola migas di Blok Mahakam. “Harus dimulai dari sekarang.Kura­ngi peran perusahaan asing da­lam pengelolaan migas di tanah air. Kita harus yakin dengan kemam­puan SDM di Indonesia,” kata dia. Ia juga mendukung langkah Pemerintah RI untuk mengakhiri kontrak pengelolaan migas di Blok Mahakam dengan perusahaan asing asal Prancis, PT Total dan Inpex pada tahun 2017. “Elemen mahasiswa dan kalangan praktisi migas harus terus memberikan dorongan dan input agar pengelolaan migas di blok mahakam tidak lepas ke tangan perusahaan asing,” kata dia. Sementara itu praktisi ener­gi nasional, Ugan Gandar men­jelaskan, penolakan terhadap pengelolaan asing di Blok Mahakam Kalimantan Timur sudah dilakukan sejak delapan tahun yang lalu. Langkah peno­lakan merupakan upaya penyela­matan aset SDA migas yang ada di tanah air. “Ini membutuhkan perjuangan bersama,” kata dia. Ugan juga berpendapat, sharing bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga harus dilakukan. “Harus ada keberpihakan terhadap pemerintah daerah setempat. Itu tidak boleh diabaikan,”kata dia. Artinya bila PT Total serta Inpex yang mengelola Blok Mahakam selama puluhan tahun, mampu berkontribusi terhadap pemerintah daerah setempat, Pemerintah RI harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dua perusahaan asing tersebut. (oet)