4 Jam Diperiksa Inspektorat

Semua Pejabat Terindikasi Narkoba Jalani Pemeriksaan KUNINGAN- Pemeriksaan pejabat positif narkoba terus berlanjut. Pejabat terperiksa pun ternyata berjumlah 7 orang, yang semula terindikasi positif narkoba dari hasil tes urine Badan Narkotika Nasional (BNN) bulan lalu. Tiga pejabat sudah diperiksa pada tahap pertama, kemarin. Mereka adalah 1 pejabat eselon II dengan jabatan kepala dinas (kadis), dan 2 pejabat eselon III masing-masing menjabat kepala bagian (kabag) dan sekretaris camat (sekmat). Sedangkan 4 pejabat sisanya diperiksa kemarin (7/12), di Aula Inspektorat Kuningan. Keempatnya berpangkat eselon III. Masing-masing menjabat kepala bidang (kabid) 2 orang, 1 jabatan kabag dan 1 jabatan sekmat. Proses pemeriksaan berlangsung sangat tertutup. Tidak diperbolehkan satu orang pun, selain tim penyelasaian masalah kepegawaian yang masuk ke aula tersebut. Apalagi para pekerja pers. Selain pintu, gorden jendela pun ditutup rapat-rapat. Sehingga tidak bisa sedikit pun orang bisa mengintip proses pemeriksaan. Tapi terlihat beberapa unsur tim dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Hukum dan Inspektorat. Pemeriksaan pun sepertinya berjalan alot. Sebab sejak dimulainya pukul 9.00, baru bisa rampung tepat pukul 14.00. Berarti prosesnya berjalan selama 4 jam. “Kita ajukan pertanyaan saja. Ya pertanyaan yang mengarah ke pengakuan mereka,” terang salah seorang anggota tim yang minta namanya tidak dikorankan, saat ditanya Radar. Menurut dia, tim memeriksa semua pejabat terindikasi narkoba sebanyak 7 orang dari 177 peserta tes urine BNN.  Bukan sebatas 3 pejabat positif narkoba yang sering muncul di media. “Keterangannya silakan ke pak sekda saja,” ucap dia. Terpisah, Sekretaris Jendral Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kuningan, Tata Sumiarsa, mendukung penuh upaya pemeriksaan 7 pejabat tersebut, terutama 3 pejabat positif narkoba. “Itu bukti bahwa pemerintah daerah serius,” tandas Tata. Ia berharap BNN pun segera mengagendakan pemeriksaan untuk pejabat tingkat bawah hingga staf. Sebab ia sangat meyakini masih banyak PNS kecanduan narkoba. Perilaku itu tentu sangat merugikan citra pemerintah. Juga sangat merugikan masyarakat dan generasi bangsa.. “Sebelum menindak oknum masyarakat, tindak dulu oknum komponen pemerintahan pecandu narkoba. Semoga pemerintah daerah bisa mampu konsisten,” harap Tata. (tat)