Pemerintah Harus Sensus Ulang

Data Penerima PSKS Banyak Tidak Tepat Sasaran GEBANG - Akibat data penerima program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) yang tidak valid, berimbas pada para kuwu. Para kuwu merasa dibenturkan dengan warganya sendiri. Karena itu, para kuwu meminta pemerintah melakukan sensus ulang. Kuwu Dompyong Wetan Didi Tarsudi mengatakan, tidak validnya data penerima PSKS menimbulkan konflik antara kuwu dan perangkat desa dengan warganya. Di desanya, data warga penerima PSKS dengan kondisi di lapangan sangat jauh dua kali lipat. “Kalau pemerintah sih enak saja, tapi saya selaku kuwu merasa dibenturkan langsung dengan masyarakat saya,” ujarnya kepada Radar, Minggu (15/5). Didi pun menceritakan pengalaman dua kali pembagian PSKS yang ada di desanya. Selama membagikan dana PSKS bagi warga, dirinya sempat dilaporkan ke polisi. Karena dinilai telah menyelewengkan aturan. Padahal menurutnya, kondisinya serba dilematis. “Waktu tahun 2014 lalu ada pembagian PSKS dan datanya juga jauh sekali. Jadi waktu itu berdasarkan hasil musyawarah disepakati penerima PSKS dipotong. Hasil pemotongan tersebut diberikan kepada warga yang tidak mampu, tapi tidak mendapatkan PSKS. Nah waktu itu juga saya langsung dilaporkan ke polisi,” katanya. Berdasarkan pengalaman tersebut, pembagian dana PSKS tahun 2015 diputuskan tidak ada potongan sama sekali. Penerima PSKS mnerima seratus persen. “Eh justru masalah lagi, warga miskin yang tidak menerima PSKS malah nyerang saya. Saya dianggap tidak seperti desa lainnya yang warganya nggak dapat PSKS dikasih juga. Bahkan warga miskin yang tidak menerima PSKS sempat ancam saya, kalau pembagian PSKS ke depan tidak dapat lagi katanya mau nyerbu balai desa. Jadi saya benar-benar merasa bingung, saya harus bagaimana lagi,” tuturnya. Didi pun menginginkan agar pemerintah melakukan sensus ulang sebelum pembagian PSKS selanjutnya. “Pokoknya begini, sebelum ada sensus ulang kami pemdes enggan memfasilitasi pembagian PSKS. Kami tidak ingin dibenturkan langsung dengan warga kami,” katanya. Anggota DPR RI dapil Cirebon, Dedi Wahidi di sela-sela acara reses mengatakan, pihaknya juga sangat menginginkan kembali dilakukan sensus penduduk. Mengingat data yang dipakai saat ini seringkali tidak tepat sasaran. “Saya sangat berharap agar pemerintah melalui BPS (badan pusat statistik) segera melakukan sensus ulang warga. Apalagi ke depannya ada pembagian berbagai macam kartu dari program pemerintah. Maksudnya jika dilakukan sensus ulang tersebut, maka bantuan program tersebut akan tepat sasaran,” katanya kepada Radar. Pihaknya pun akan berusaha mengajukan sensus ulang kepada pemerintah. “Nanti akan kita sampaikan langsung kepada pemerintah, karena sensus itu sangat perlu,” tukasnya. (den)