PPP Diduga Diadu domba

KUNINGAN – Dualisme di tubuh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) akhirnya mendapat pandangan dari kader bawah. Salah seo­rang Ketua PAC PPP yang iden­titasnya enggan dise­butkan menyesalkan adanya dualisme tersebut. Dia mera­sa curiga ada pihak yang te­ngah mengadudombakan par­tai berlambang kakbah tersebut. “Pandangan saya sih dari PAC, dualisme ini karena ada pihak yang mengadudomba, memanfaatkan situasi. Ada pihak yang sedang berkuasa yang menginginkan hal itu. PPP kan partai lama yang di dalamnya terdapat banyak kiyai dan ulama. Salah satu cara untuk mengacaukannya ya dengan menjadikan dua kubu,” ungkapnya kemarin (19/5) seraya mewanti-wanti jangan mengorankan namanya. Sebagai salah satu ketua PAC, pihaknya akan mengikuti AD/ART. Muktamar yang dilangsungkan di Surabaya, menurut dia, tiba-tiba mendahului. Sementara Surya Darma Ali sendiri sebagai ketua lama belum menggelarnya. Sehingga pihaknya menduga terbentuknya dua kubu tersebut seperti suruhan. “Nah, untuk di daerah, kami juga akan memegang AD/ART. Yang diakui Pak Surya Darma Ali kan Djan Faridz. Apalagi hasil PTUN dimenangkan. Berarti kubu selain Djan Faridz ilegal dong. Keputusan PTUN itu kan bersifat mengikat dan final, meski ada banding karena ketidakpuasan,” ucapnya. Dia melanjutkan, banding tersebut menurutnya kurang pantas lantaran sama-sama satu partai. Islah yang paling bagus untuk seharusnya dipilih oleh semuanya. Bukan saling menyerang dan menghujat. Sebab tidak mencontohkan nilai-nilai Islami dimana di dalamnya banyak kiyai dan ulama. “Yang saya takutkan ketika di atas saling hujat, di bawah PPP takut ditinggalkan sama pemilih,” kata sumber itu. Untuk sementara, pihaknya akan mengikuti kubu Djan Faridz. Untuk H Solehudin MBA MM yang disebut-sebut sebagai ketua DPD PPP Kuningan, bagi dia, kubu Romi yang menggunakan istilah baru DPD yang dinilainya menyalahi aturan. Adanya nomenklatur DPD di tingkat kabupaten, menurutnya seperti persyaratan formalitas semata. “Biar terkesan ada kepe­ngurusan, padahal orang-orangnya nggak jelas. Logi­kanya juga, kepengurusan di kabupaten itu kan diketahui oleh PAC yang merupakan pengurus kecamatan. Ini tiba-tiba muncul ada ketua DPD, darimana asalnya?” ucapnya. Untuk sekretariat partai di Jalan Raya Cilowa Kramatmulya, sumber ini menyebutkan, lantaran belum ada Muscab resmi, maka tetap diduduki oleh kepengurusan H Momon Suherman. Jika sekretariat tersebut diduduki oleh Solehudin, menurutnya tidak berhak karena ilegal. Menyikapi statemen H Uus Yusuf SE yang meminta agar Momon dan Solehudin jangan mengurus diri sendiri, pihaknya tidak sependapat. Dia mengatakan, PPP sebuah organisasi. Terlebih, sejauh ini dia memandang kepemimpinan Momon dirasakan oleh para PAC. “Kami perhatikan Pak Mo­mon itu ada kontribusi ke bawah. Kalau ada yang bilang mengurus diri sendiri, saya kira itu hanya datang dari segelintir orang yang ingin menjatuhkan PPP,” tandasnya. Terpisah, Momon dan Solehudin belum mau mem­berikan tanggapan atas kisruh yang terjadi di daerahnya. Sementara Wakil Ketua I DPC PPP Kuningan, Maksum Madrohim hanya memberikan jawaban singkat. “Kalau masalah sekretariat, nunggu inkrah saja. Kita kan sama-sama PPP. Kalau Pak Solehudin mau ke sekretariat juga nggak apa-apa, kan masih warga PPP juga,” ujar Maksum tidak panjang lebar. (ded)