Camat Harjamukti Akui Terima Edaran

Tak Kirim Kandidat karena Merasa Tidak Ada yang Laik HARJAMUKTI - Meski ada lurah yang mengaku tidak menerima surat edaran dari Sekda tentang pemilihan PNS Teladan, tapi ada juga kecamatan yang menerima surat edaran. Salah satunya Kecamatan Harjamukti. Hanya saja, Kecamatan Harjamukti memilih tidak mengirimkan kandidat karena alasan tidak ada yang laik. Camat Harjamukti, Suwarso Budi saat dikonfirmasi Radar mengakui, pihaknya menerima surat tentang lomba PNS teladan. Namun karena beberapa hal, dirinya tidak mengirimkan nama untuk mengikuti lomba, termasuk dirinya di level eselon III. “Surat sih dapat, tapi untuk menjadi kandidat teladan belum ada yang pantas diusulkan, berat pertanggungjawabannya,” kata Budi, Kamis (21/5). Menurut Budi, keteladanan adalah sikap yang konsisten terhadap prinsip, kode etik, moral dan idealisme dalam menjalankan tugas. Sedangkan yang tahu dan yang merasakan adalah masyarakat yang dilayani, bawahan yang dipimpin, rekan kerja dan pimpinan yang merasakan langsung kinerjanya dalam proses yang panjang. Budi menganggap, rasanya janggal kalau keteladanan dijadikan lomba. Karena keteladanan bukan ujian nasional (UN) dan bukan pula test IQ. Tapi lebih kepada konsistensi dalam prinsip, moral, idealisme dalam menjalankan tugas sebagai seorang PNS. Terpisah, mantan Wakil Ketua Komisi A, Dr Cecep Suhardiman SH MH menganggap surat protes yang dilayangkan Komandan Satpol PP kepada Walikota Cirebon atas hasil pemilihan PNS teladan, tidak perlu terjadi jika sekda mengantisipasi dari awal. Kalau memang pesertanya hanya 35 PNS sebenarnya itu bisa dikaji ulang dengan jumlah PNS yang mencapai 7.000 orang. Dengan peserta hanya 35 PNS, lanjutnya, jelas tidak mewakili seluruh SKPD. Ketika tetap dipaksakan dan akhirnya muncul protes keras, itu karena BK Diklat sebagai SKPD teknis penyelenggara PNS teladan, justru masih mendominasi juaranya. Tidak salah jika para PNS menyatakan tidak puas. Selain itu, ternyata banyak PNS yang tidak tahu sama sekali adanya lomba tersebut. “Sebagai pembina kepegawaian di daerah, tentu sekda harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Jangan sampai menimbulkan disharmoni di internal PNS sendiri,” tegas Cecep. Karena tidak matang melakukan perencanaan, sambungnya, justru berdampak luas bagi kondusivitas pemerintahan Kota Cirebon. Terbukti, para PNS mulai apatis, terbukti tawaran sekda yang akan menggelar lomba khusus tingkat kota, justru tidak direspons para PNS. Ini mencerminkan lemahnya managemen sekda sebagai pembina kepegawaian. “Sekda harus mau belajar cepat terhadap dinamika birokrasi. Kalau masih tetap seperti sekarang, justru walikota akan kerepotan melakukan reformasi birokrasi,” ucapnya. Cecep juga setuju walikota merombak BK Diklat. Karena akan menjadi pertaruhan walikota, apakah pro reformasi birokrasi atau pro status quo. “Lihat kinerja PNS, walikota bisa melihat dari tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja PNS memberikan pelayanan,” pungkasnya. (abd)