DPRD Dorong Pemkab Raih WTP

Bukti Sukses Kerja Sama Eksekutif dan Legislatif MAJALENGKA – Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Majalengka dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dua tahun beruntun, merupakan prestasi yang patut diapresiasi semua pihak. Apresiasi tersebut juga muncul dari lembaga DPRD Majalengka. Ketua DPRD Majalengka Tarsono D Mardiana SSos menyebutkan, dirinya ikut serta ketika bupati menerima predikat WTP tersebut di Bandung. “Saya ikut bangga atas capaian yang diraih Pemkab. Lembaga DPRD ikut bangga atas capaian ini dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemkab, karena di dalam prosesnya DPRD ikut andil mensupport Pemkab untuk mewujudkan predikat opini WTP ini,” ujar Tarsono. Predikat opini WTP tersebut merupakan bukti keseriusan dan kerja keras bupati bersama wakil bupati beserta jajaran birokrasi pemerintahan di bawahnya, karena mereka telah bekerja dengan baik sehingga diganjar prestatsi setimpal yakni opini predikat WTP selama dua tahun beruntun dari BPK RI. Prestasi itu juga bisa mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan keuangan, yang sudah diakui dengan sangat baik kepatutan dan kewajarannya oleh lembaga tinggi Negara sekelas BPK RI. Bahkan dengan dipertahankannya predikat WTP tersebut, bisa mencerminkan kinerja yang terus berkomitmen ke arah yang lebih baik lagi. “Prestasi yang sudah bisa dicapai di tahun sebelumnya, bisa dipertahankan kembali dengan bukti diraihnya predikat WTP ini. Tentunya di tahun-tahun berikutnya juga mesti bisa dipertahankan agar bisa meraih WTP setiap tahun, kalau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki harus segera ditingkatkan,” pesannya. Meski yang meraih predikat WTP ini adalah Pemkab Majalengka (eksekutif), namun legislatif sebagai mitra strategis Pemkab ikut andil dalam konteks memberikan support terhadap pemerintah daerah dalam berbagai program kemitraan strategis. Sehingga perlu terus ditingkatkan juga jalinan kemitraan dan kerja sama strategis antara Pemkab dengan DPRD, dalam konteks berbagai pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Majalengka. Menurutnya, dari sisi politis opini WTP dua tahun beruntun menjadi beban berat Pemkab, karena diharapankan bisa terus mempertahankan prestasi dari tahun ke tahun. Sedangkan proses untuk mengejar opini WTP tidak bisa dibilang mudah. Namun pihaknya percaya jika pembangunan dikerjakan secara tulus ikhlas dan bukan merupakan beban, maka mempertahankan predikat opini WTP ini tidak akan berat. “Manakala sudah terpatri dalam sanubari seluruh jajaran aparatur Pemkab bahwa ini meru­pakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan bukan diang­gap beban paksaan, ma­ka pekerjaan tersebut akan men­jadi  ringan dan capaian pre­dikat WTP bisa diulang se­tiap tahunnya,” imbuhnya. (azs/adv)