Tiga Fraksi Usulkan Kocok Ulang AKD

KUNINGAN – Kabar mengejutkan terungkap dari rapat Paripurna nota jawaban bupati terhadap pandangan umum (PU) fraksi dalam menanggapi delapan Raperda, kemarin (3/6). Tiga dari tujuh fraksi yang ada, ternyata mengusulkan untuk melakukan perubahan unsur pimpinan dan anggota AKD (alat kelengkapan dewan). Tiga fraksi tersebut antara lain Fraksi Golkar, PAN dan Demokrat. Mereka melayangkan surat ke pimpinan perihal perubahan unsur pimpinan dan anggota AKD. Dalam Paripurna itu, pimpinan dewan Rana Suparman SSos membacakan surat usulan tersebut di hadapan puluhan anggota lain. “Kami menerima surat usulan perubahan unsur pimpinan dan anggota AKD dari fraksi Golkar, PAN dan Demokrat. Saya akan bacakan surat usulannya,” kata Rana seraya membacakan surat tersebut. Usulan dari ketiga fraksi tidak langsung ditindaklanjuti dalam forum itu. Sebab, rapat Paripurna tersebut secara khusus mengagendakan pembacaan nota jawaban bupati terhadap PU fraksi kaitan delapan Raperda. Wabup Kuningan, H Acep Purnama MH yang membacakannya lantaran Bupati Hj Utje Ch Suganda MAP berhalangan hadir. Terhadap Raperda retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan labkesda, Acep Purnama mengawalinya dengan menyebutkan data sosial, ekonomi daerah (suseda) 2014. Dikemukakan, daya beli masyarakat Kuningan pada 2013 sebesar Rp554.600 dan mengalami kenaikan pada 2014 menjadi Rp555.800. “Tentunya ini merupakan salah satu indikator peningkatan perekonomian masyarakat. Hal lainnya bahwa Pemda sedang melaksanakan validasi data terkait masyarakat miskin sehingga program-program untuk masyarakat miskin tepat sasaran, termasuk program jaminan kesehatan nasional melalui pemberian bantuan iuran (PBI) untuk kepesertaan BPJS,” paparnya. Dia juga mengatakan, mengacu pada UU Nomor 28/2009 dan Perda Nomor 1/2011, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan tersebut memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Artinya, kenaikan tarif kesehatan sudah sesuai aturan dan sesuai indeks harga. Dalam menjawab PU fraksi yang menyoal Raperda penanggulangan HIV/AIDS, Acep menjelaskan tentang kampanye penggunaan kondom. Dikatakan, masalah kondom sudah disosialisasikan dan dipublikasikan oleh BKKBN dalam rangka program KB dan upaya penanggulangan HIV/AIDS. “Kondom merupakan salah satu alat yang paling mudah sebagai pencegah terinfeksinya HIV/AIDS pada mereka yang masih berperilaku berisiko seks bebas, seperti pada wanita pekerja seks, pembeli seks dan lain sebagainya,” ucap mantan ketua DPC PDIP Kuningan itu. (ded)