Anggaran Pilkada Tembus Rp5,67 Triliun

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai bisa bernapas lega dalam penyelenggaraan pilkada kali ini. Sebanyak 269 KPU di daerah yang akan melaksanakan pilkada sudah dipastikan mendapat anggaran. Total nilainya mencapai Rp5,67 triliun. Surabaya menjadi daerah dengan biaya pilkada tertinggi untuk level kota/kabupaten. Berdasar data dari KPU, total anggaran yang diajukan untuk pilkada tahun ini mencapai Rp7.127.282.826.250. Dari jumlah tersebut, tiap-tiap KPU dan pemda menyepakati anggaran dengan nilai total Rp5.676.240.296.691 atau 79,64 persen dari pengajuan. “Itu penjumlahan dari nilai yang tertera di NPHD,” terang Komisioner KPU Arief Budiman di kantornya, Jumat (5/6). Nilai anggaran itu berbeda dengan versi Kemendagri. Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek menyebut nilai anggaran pilkada mencapai Rp6,89 triliun. Menurut Arief, anggaran yang tercatat di KPU adalah anggaran yang khusus untuk penyelenggaraan pilkada. Anggaran tersebut tidak termasuk biaya pengawasan yang dipegang Bawaslu dan anggaran pengamanan oleh Polri. Kota Surabaya menjadi daerah dengan anggaran penyelenggaraan terbesar di level kabupaten dan kota. Pemkot Surabaya menggelontorkan dana Rp70,383 miliar untuk KPU Kota Surabaya. Di bawah Surabaya, ada Kabupaten Kutai Kartanegara dengan anggaran mencapai Rp64,504 miliar. Mantan anggota KPU Jatim itu menuturkan, besarnya anggaran untuk Kota Surabaya tergolong wajar. Sebab, jumlah pemilihnya juga besar. Besar kecilnya anggaran pilkada sangat bergantung jumlah pemilih, luas wilayah dan kondisi geografis di daerah tersebut. “Di Papua itu, sekali pengiriman biayanya bisa mencapai Rp 50 juta,” ucapnya. Karena itu, tidak heran apabila Kabupaten Yahukimo yang pemilihnya berjumlah 234 ribu memerlukan biaya Rp54 miliar. Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui bahwa pilkada kali ini belum bisa jadi tolok ukur efisiensi. “Pilkada yang efisien baru bisa terjadi saat seluruh pemilihan gubernur dilaksanakan serentak dengan pemilihan bupati dan wali kota,” tuturnya setelah salat Jumat di kompleks KPU kemarin. Itu berarti, efisiensi anggaran pilkada baru bisa terwujud pada 2027, saat seluruh pilkada disatukan. Saat itu, anggaran diprediksi bisa berkurang karena pelaksanaannya hanya sekali untuk dua pilkada. “Bangun TPS cuma sekali, PPK-PPS kerja satu kali, dan sebagainya,” tambahnya. (byu/c17/fat)