”Kinerja Komisi I Kurang Dihargai”

KUNINGAN – Lantaran tersita oleh agenda Pansus Raperda, Komisi I DPRD yang memikul amanat untuk mengkaji masalah TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai), tidak terlalu konsen. Namun nota komisi terkait hal itu sedang disusun untuk disampaikan ke pimpinan DPRD. Sekretaris Komisi I, Rudi O’ang Ramdani mengatakan, pihaknya sedang menyusun nota komisi yang tertunda oleh agenda pansus. Sebab, sebagian besar keanggotaan pansus Raperda tentang Desa, diisi oleh para anggota Komisi I. “Setelah nota komisi disusun, kami akan sampaikan kepada pimpinan DPRD. Berikutnya kami akan menunggu arahan dari pimpinan apakah akan diteruskan pengkajiannya kepada Komisi I atau pansus,” terang politisi asal PKS itu, kemarin (17/6). Dalam menyikapi statemen kepala BTNGC, ketua Akar dan pihak lainnya, bagi Rudi, akan dijadikan masukan sebagai solusi dari permasalahan. Namun dia mempertegas, kajian tersebut tidak hanya masalah penduduk di sekitar lereng dan konservasi saja. Tapi menyangkut pula kewenangan pemda atas lahan yang berada di Gunung Ciremai. “Eksekutif punya pandangan tetap pada TN (taman nasional), itu hal yang baik dan normatif. Namun apa yang menjadi hasil kajian kami, akan kami sampaikan melalui pimpinan untuk dibahas lebih lanjut dengan eksekutif,” ungkapnya. Rudi berharap agar setiap ahli untuk bersama-sama membahas masalah TNGC dengan tidak parsial. Sebab, Komisi I juga harus memikirkan pemda ke depan atas kewenangan-kewenangan tanahnya yang berada di gunung tersebut. “Sekali layar terkembang, pantang pulang sebelum sampai tujuan,” tegas Rudi. Terpisah, aktivis Jaringan Kota Kuda, Dadi Nuryana mensinyalir kasus Talaga Nilem akan terulang. Waktu itu, Komisi II yang diamanatkan untuk mengkaji permasalahan tersebut melakukan langkah serupa dengan Komisi I saat ini. “Dulu juga begitu, Komisi II buat nota komisi kemudian disampaikan ke pimpinan dewan. Ujungnya hanya sekadar ada SK penunjukkan pengelolaan 68 titik mata air ke PDAM. Piutang Desa Kaduela tidak dibayar, hasil pemeriksaan Inspektorat juga enggan diumumkan,” kata Dadi. Pihaknya melihat, hasil kerja keras Komisi I dalam mengupas polemik TNGC kurang dihargai. Mereka yang jelas-jelas ingin mengabdikan diri untuk rakyat, justru tergilas sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. “Padahal kalau saya boleh menyarankan, sudah saja kajian Komisi I diteruskan dulu sampai benar-benar melahirkan solusi. Atau justru mengungkap kekurangan yang terjadi pada saat penetapan TNGC. Misal, tanpa konsultasi publik, atau kurang sosialisasi dan sebagainya,” ketusnya. Selain itu, Komisi I juga bisa mempersoalkan upaya pemda dalam mengalihprofesikan warga lereng Ciremai. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk berbagai upaya-upaya tersebut, kemudian dikritisi. “Tapi ya sudah lah, kita cuma rakyat yang dianggap tak tahu apa-apa. Mereka justru orang-orang pintar yang konon mengerti cerita rakyat,” pungkasnya. (ded)