Presiden Lempar Sinyal Reshuffle 

JAKARTA- Evaluasi Kabinet Kerja Jokowi-JK tiba-tiba kembali bergulir. Kali ini, Presiden Joko Widodo sendiri yang kembali menggelindingkannya. Saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin (15/6), presiden meminta seluruh menterinya untuk membuat laporan tertulis. Laporan tertulis yang diminta terbagi dua. Laporan penyampaian program yang telah dilakukan enam bulan pertama dan laporan program enam bulan ke depan. “Saya minta dalam dua hari ini bisa diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi di depan sidang kabinet. Khusus untuk permintaan laporan enam bulan pertama bahkan sampai diulanginya dua kali. “Sekali lagi, laporan pencapaian program atau yang telah dilakukan selama enam bulan mulai November sampai April,” tandas Jokowi. Pada kesempatan itu, presiden juga memberikan instruksi tambahan. Penyusunan laporan, meski harus dilakukan secara terperinci, namun tetap harus disampaikan secara singkat dan padat. “Tidak lebih dari dua halaman,” pesannya. Permintaan presiden agar para menteri menyusun laporan enam bulanan tersebut tak pelak mengundang pertanyaan. Terutama, apakah evaluasi nantinya akan berujung pada perombakan (reshuffle) kabinet. Pasalnya, jika dihitung sejak November 2014, saat ini pemerintahan sudah berjalan hampir delapan bulan, atau enam bulan lewat. Terhadap permintaan presiden tersebut, salah satu anggota kabinet, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi enggan menanggapi lebih jauh. Meski menyadari kalau kabinet sedang serius dievaluasi, dia tidak berspekulasi tentang kemungkinan perombakan kabinet sebagai ending-nya. “Wah, kalau itu, intinya itu kewenangan presiden, saya nggak tahu apakah hingga sejauh itu,” kata Yuddy, usai mengikuti rapat yang dipimpin langsung presiden tersebut. Meski demikian, dia menambahkan, kalau saat ini semua menteri memang sedang berlomba-lomba menyiapkan laporan kinerja terbaik kepada presiden. “Kalau kami sudah siapkan, bahkan sudah kami serahkan pada presiden dan wapres,” tuturnya. Yuddy kemudian menujukkan berkas dengan sampul warna hijau yang dibawanya. Di cover-nya tertulis: Laporan Program Pembangunan Kementerian PAN dan RB periode 20 Oktober 2014-15 Juni 2015. Laporan tersebut, menurut dia, baru disampaikannya dalam sidang kabinet kemarin. Ditemui terpisah, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menyadari kalau presiden sedang akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Meski demikian, menurut dia, hal tersebut lumrah. Sebab, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, presiden juga telah secara rutin melakukan evaluasi. Hanya, lanjut dia, metode evaluasinya saja yang berbeda. “Nanti setelah ini, pulang dari sini (kantor presiden, Red) langsung buat laporan enam bulan pertama dan enam bulan kedepan,” kata Saleh. Berbeda dengan Yuddy, dia mengakui kalau belum sama sekali menyiapkan laporan. “Rencananya, nanti langsung saya kumpulkan pejabat eselon I untuk ikut membantu selesaikan dua laporan hasil capaian kinerja dan rencana kerja ini,” beber menteri dengan latar politisi Partai Hanura tersebut. Wacana reshuffle kabinet sempat timbul tenggelam menyertai perjalanan kabinet Jokowi-JK. Isu santer, misalnya, sempat berhembus kembali saat Presiden Jokowi menegur lima kementerian yang dinilainya memiliki pengelolaan organisasi yang belum baik. Teguran itu juga disampaikan saat memberi pengantar sidang kabinet, pada 13 Mei 2015 lalu. Ketika itu, tanpa menyebut lima menteri yang dimaksud, presiden sempat menyinggung tentang dampak serius yang bisa ditimbulkan akibat organisasi kementerian yang buruk. Yaitu, pencairan anggaran bisa terganggu sehingga serapan anggaran juga berpotensi menjadi rendah, Lanjutannya, pertumbuhan ekonomi berpotensi pula jadi tidak maksimal. Namun, sebagaimana isu yang sempat digulirkan Wapres Jusuf Kalla sebelumnya terkait kemungkinan reshuffle yang disampaikan sekitar awal Mei 2015, wacana reshuffle surut dengan sendirinya. Termasuk, sejumlah dorongan yang disampaikan pihak-pihak di luar kabinet juga ikut surut ketika itu. (dyn)