Penyertaan Modal PD BWI Dipertanyakan

INDRAMAYU– Enam fraksi di DPRD Indramayu menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun 2014 dan pengajuan tiga rancangan peraturan daerah (raperda). Satu hal yang paling menjadi sorotan adalah terkait Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (BWI). Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menolak pembahasan raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemkab Indramayu pada PD BWI dan menyarankan agar pembahasanya ditunda,sampai semua dapat meyakini bahwa PD BWI sudah benar-benar sehat dan mempunyai orientasi bisnis yang proporsional dan meguntungkan bagi daerah. “Permintaan kenaikan penyertaan modal PD BWI adalah bentuk ketergesa-gesaan dan dipaksakan. Karena bagi fraksi PDI Perjuangan, pemerintah dan PD BWI semestinya tidak hanya terfokus pada pembahasan regulasi yang mendasari pernyataan modal saja. Tetapi juga harus dapat meninjau lebih jauh lagi seluruh aktivitas PD BWI, mulai dari visi misi dan program yang akan dilaksanakan,” tandas H Abdul Rohman SE, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan. Juru bicara Fraksi PKB, H Azun Mauzun, juga mempertanyakan rencana penyertaan modal yang cukup besar bagi PD BWI. Dalam mengaku sangsi, karena selama ini PD BWI sudah menghabiskan modal yang cukup besar, akan tetapi belum memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan sebaliknya justru terus mengalami kerugian. “Apakah dengan adanya perubahan penyertaan modal pemerintah daerah bagi PD BWI, ada jaminan dari bupati bahwa PD BWI akan mengalami kemajuan dalam usahanya dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah?” ujar Azun. Fraksi Demokrat Hanura juga memandang bahwa perubahan penyertaan modal pada PD BWI belum merupakan hal yang mendesak, karena masih banyak kebutuhan yang lebih urgent. Begitu juga dengan Fraksi Gerindra. Mereka juga mempertanyakan kenaikan penyertaan modal yang fantastis pada PD BWI dari Rp50 miliar menjadi Rp179 miliar lebih. “Kami masih mempertanyakan bagaimana kesiapan manajeman dalam mengelola PD BWI,” kata Muhammad Marzuki, Ketua Fraksi Gerindra. Sementara Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Drs H Muhaemin, mempertanyakan ketersediaan anggaran untuk penyertaan modal PD BWI yang cukup besar, apakah memang memungkinkan atau tidak. Muhaemin juga minta hasil evaluasi atas program-program yang ada. Ketua Fraksi PKS, Ruswa MPdI berpendapat, untuk melaksanakan berbagai program memang sangat wajar kalau PD BWI membutuhkan penyertaan modal yang labih besar. Meskipun demikian, besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan harus dilakukan evaluasi terhadap performance BUMD secara berkala, guna memaksimalkan pendapatan kepada kas daerah. (oet)