Sebutkan Nama Tokoh Eksternal Itu!

PNS Bolos untuk Berdemo, Bukan Hal Luar Biasa KUNINGAN – Polemik izin mendirikan bangunan (IMB) seiring dengan turunnya anggota Gibas Resort Kuningan ke jalan, rupanya kian menjadi buah bibir. Berbagai lapisan masyarakat mulai mengomentari persoalan tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang mengapresiasi aksi yang dilancarkan Gibas, Rabu (8/7) tersebut. Salah satunya Didin Syafarudin yang mengatasnamakan masyarakat biasa. Kepada Radar, dirinya mengatakan, aksi yang dilakukan Gibas patut mendapat apresiasi. Setidaknya aksi turun ke jalan yang dilakukan ormas tersebut merupakan motivasi bagi LSM, ormas dan elemen masyarakat lain untuk tidak ragu-ragu dalam menyuarakan aspirasi. “Itu bisa jadi motivasi bagi teman-teman elemen masyarakat untuk tidak ragu-ragu dalam menyuarakan aspirasi dan sosial control terhadap pemerintah,” ucap pria berambut gondrong itu, kemarin (10/7). Dia juga berharap agar media yang merupakan kebanggaan masyarakat Kuningan mampu membuka identitas “pihak lain” yang disebut-sebut sebagai pihak eksternal. Terlebih, disampaikan langsung oleh Ketua Gibas, Manaf Suharnaf SH. Dengan begitu, masyarakat dan pembaca akan menjadi jelas. “Saya sih berharap agar media menyebutkan identitas dari tokoh eksternal dimaksud biar jelas siapa sebenarnya,” harap dia. Selanjutnya, Didin meminta agar pemerintah mampu bertindak tegas dalam menegakkan sebuah aturan. Jika memang di lapangan ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ditindak tegas tanpa harus tebang pilih. Terpisah, Direktur Merah Putih Institut, Boy Sandi Kartanegara memberikan pembelaan atas rencana evaluasi BKD terhadap Manaf Suharnaf yang kebetulan berstatus PNS. Menurut dia, soal PNS seperti Manaf yang bolos satu hari kerja, sepertinya bukan hal yang luar biasa. “Karena saya yakin di hari Gibas melakukan demo, pasti ada juga PNS yang tidak masuk kerja,” ungkapnya. Kemudian, soal surat ancaman pencabutan IMB yang dilayangkan Satpol PP, bagi Boy pun, bukan hal yang luar biasa. Sebab, kemungkinan itu sudah SOP dari instansi tersebut. Justru yang dia perhatikan adalah soal pernyataan adanya eksternal yang memengaruhi kekuasaan. “Itu yang harus diperjelas kepada publik. Apakah eksternal itu LSM, ormas, partai, media atau apa. Saya pikir kalau memang ada seperti yang disampaikan oleh ketua Gibas, itu sangat tidak sehat bagi penguasa saat ini yang tengah fokus mewujudkan visi misi pembangunan daerah yang selayaknya kita dukung,” paparnya. Boy tidak ingin program-program pemda terhambat karena tekanan-tekanan dari pihak eksternal tadi. Untuk itu, pihaknya meminta agar ketua Gibas memperjelas pernyataannya soal eksternal yang biasa menekan kekuasaan agar semua persoalan ini bisa lebih jelas. “Saya yakin masyarakat Kuningan akan solid membela Bu Utje (Buapti Kuningan Hj Utje Ch Suganda) dan Pak Acep (Wabup Kuningan, Acep Purnama) dari pihak-pihak yang coba-coba mengganggu cita-citanya mewujudkan Kuningan MAS,” pungkasnya. (ded)