Tolak Money Politic, tapi Butuh Uang

Hasil Riset KPU Kuningan Terhadap 200 Responden KUNINGAN - KPU Kabupaten Kuningan telah menuntaskan program riset tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Sesuai surat KPU Jawa Barat Nomor 169/KPU-Prov-011/IV/2015, KPU Kuningan mengambil tema riset Kesukarelaan Warga dalam Politik.  “Metode yang digunakan adalah wawancara kepada 200 responden yang telah berusia 17 tahun ke atas. Wilayah penelitian terdiri dari 20 desa di 10 kecamatan yang mewakil lima daerah pemilihan di Kabupaten Kuningan,” terang Ketua KPU Kuningan, Hj Heni Susilawati MM di sela ekspose hasil riset KPU Kuningan di Aula Kantor KPU setempat, Jumat (14/8). Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kuningan sebagai pelaksana riset. Ada juga dua orang tim ahli yang terlibat dalam riset. Yaitu Nurul Iman HA MSi dan Muhammad Syafa’at SFil. Dalam ekspose, KPU menghadirkan para undangan. Di antaranya kepala Badan Kesbangpol, unsur TNI/Polri, perwakilan partai politik, perguruan tinggi, ormas, OKP dan organisasi mahasiswa. Heni Susilawati menuturkan bahwa teknik penarikan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Dengan begitu, hasil penelitian ini belum bisa digeneralisasi sebagai pandangan keseluruhan warga Kabupaten Kuningan. Hasil wawancara kemudian diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Di dalamnya selain penjelasan menggunakan grafik dan sejenisnya, juga dilengkapi dengan analisis tabulasi silang atau cross tabulation. “Cross Tabulation gunanya untuk mengkonfirmasi ada tidaknya perbedaan respons terhadap pertanyaan yang sama dari responden yang diwawancara,” jelasnya. Usai pemaparan hasil riset secara detail oleh jajaran tim peneliti, dilanjutkan dengan sesi dialog. Sesi ini cukup menyedot perhatian setelah beberapa undangan menyampaikan berbagai tanggapan. Sekretaris DPC PAN Kuningan, H Endang Ahyadi menyampaikan kegelisahannya atas dugaan terjadinya praktek money politic di hampir setiap momen Pemilu. Dia berharap ada ketegasan dari penegak hukum terhadap pelaku money politic. “Supaya ada efek jera dan tidak merusak iklim demokrasi,” tegasnya. Hal senada disampaikan perwakilan DPC PDI Perjuangan, Iwan Herlambang. Pihaknya tidak memungkiri masih terjadinya praktek kotor tersebut. Meski begitu, Iwan merasa aneh, dari hasil riset terungkap mayoritas responden menolak adanya money politic. Tapi faktanya tidak sedikit warga yang berharap iming-iming materi saat ada Pemilu. “Hal tersebut menunjukkan kesukarelaan warga dalam mengikuti politik belum optimal. Sebab itu, proses pendidikan politik harus dimaksimalkan,” tandasnya. Ketua PD Muhammadiyah Kuningan, Drs Arief Yani MM menyampaikan harapannya agar hasil riset ini tidak dibiarkan mubazir. Hasil riset harus direspon para pemangku kepentingan dalam rangka mencari model Pemilu yang paling baik. Dirinya menilai secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada sudah cukup baik. “Asalkan pendidikan politik terus dilakukan dan para elite politik bisa membangun kepercayaan di mata masyarakat,” katanya. Di akhir acara dilakukan penyerahan laporan hasil riset dari KPU Kuningan kepada Pemkab Kuningan melalui Kepala Badan Kesbangpol, Indra Purwantoro. Sebagai penutup, ketua KPU Kuningan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan riset. “Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan riset baik langsung maupun tidak langsung. Juga kepada warga masyarakat yang bersedia menjadi responden,” ucapnya. (tat)