PB NU Diisi Duet Cirebon

JAKARTA - Politikus masih mendapat tempat di tubuh PB NU, meski Ormas Islam tersebut sudah menyatakan tidak akan terlibat dalam kegiatan politik. Hal itu tampak dari jajaran pengurus PB NU yang diumumkan kemarin di kantor PB NU di Jakarta. Dua di antaranya adalah Slamet Effendy Yusuf dan Helmi Faisal Zaini. Slamet yang merupakan Politikus Partai Golkar didapuk menjadi Waketum Tanfidziyah PBNU. Sedangkan Helmi yang juga Ketua Fraksi PKB di DPR menjadi Sekjen. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj menjelaskan, AD/ART NU tidak melarang politikus menjadi pengurus di PBNU. “Tidak ada larangan seorang anggota DPR menjadi pengurus,” terangnya. Ini artinya PB NU diisi duet Cirebon yakni Said Aqil Siraj dan Helmi Faisal Zaini (ketua-sekjen). Hal senada disampaikan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin. Secara umum, NU tidak memiliki ikatan struktural dengan partai manapun. Namun, karena NU ada di mana-mana, pengurus bisa diambil dari berbagai macam latar belakang, termasuk partai. “Yang tidak boleh itu mereka menduduki posisi-posisi tertentu,” terangnya. Menurut dia, NU tidak secara spesifik mencari tokoh partai untuk duduk di jajaran pengurus. Kebetulan saja pengurus yang diperlukan itu sedang menjadi pengurus partai. “Jabatan struktural di partai itu nanti harus dilepas,” lanjut ulama yang juga wakil ketua umum MUI itu. Sementara itu, Helmi memastikan bakal melepas jabatannya di PKB setelah ditunjuk menjadi sekjen PB NU. “Mulai hari ini (kemarin, red) saya sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pengurus DPP PKB kepada pak Muhaimin Iskandar,” ujarnya. Begitu pula untuk jabatannya sebagai Ketua Fraksi PKB di DPR. Meski posisi tersebut nantinya tergantung Muhaimin, namun dia menegaskan bakal nonaktif secara perlahan. Sementara itu, posisi Wakil Rais Aam PBNU yang sebelumnya kosong karena KH Ma’ruf Amin naik menjadi Rais Aam diisi oleh KH Miftahul Akhyar. Rais Syuriah PWNU Jatim itu dipilih oleh para formatur yang menggelar rapat di kediaman Ma’ruf Amin sehari sebelumnya. Secara keseluruhan, pengurus PB NU masa khidmat 2015-2020 berisi 130 orang. Terdiri dari 34 Mustasyar, 58 Pengurus Harian Syuriah, dan 38 Pengurus Tanfidziyah. Beberapa nama seperti Wapres Jusuf Kalla, Ketua Dewan Syariah PPP KH Maimun Zubair, maupun As’ad Said Ali mengisi posisi Mustasyar. Slamet Effendy Yusuf menjelaskan, seluruh pengurus disusun berdasarkan masukan dari pengurus di bawah, baik secara struktural maupun kultural. “Pengurus ini juga sudah menampung semua aktivis NU, khususnya yang muda-muda, yang dalam muktamar lalu ikut dalam dinamika,” tuturnya. Pihaknya tidak ingin memisah-misahkan NU dari kelompok apapun. Sementara itu, sistem pemilihan Rais Syuriah menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) akan digunakan secara permanen di NU. “Akan berjalan seterusnya termasuk di tingkat wilayah, cabang, hingga ranting,” ucap Said Aqil. PB NU meyakini ke depan sistem itu tidak akan menjadi polemik karena sudah ditetapkan. (byu)