Nasib NPCI Masih Belum Jelas

Soal Pendanaan, Pemda Masih Tunggu Juklak dan Juknis CIREBON - Nasib National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Kota dan Kabupaten Cirebon belum jelas, setelah Pengurus Pusat (PP) NPCI terpisah dari KONI. Terutama dalam hal pendanaan. Pasalnya, pihak pemerintah sampai saat ini belum menentukan langkah strategis untuk menangani induk organisasi olahraga penyandang cacat tersebut. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah menerbitkan surat edara ke seluruh daerah. Dalam surat Nomor: 426/3889/Bangsos, tentang status organisasi NPCI, Pemprov Jabar mengimbau agar seluruh kegiatan NPCI kabupaten/kota difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang keolahragaan. Dalam hal ini di Kota OPD yang menangani bidang keolahragaan adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar). Sedangkan di Kabupaten Cirebon adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora). Kepala Disporbudpar Kota Cirebon, Dana Kartiman dan Kepala Disbudparpora Kabupaten Cirebon, Ma’mun Efendi saat dikonfirmasi di tempat terpisah mengaku sudah mendapatkan surat tersebut. Namun, untuk pelaksanaannya, mereka masih menunggu petunjuk pelaksaan (juklak) dan petunjuk teknisnya (juknis). ”Kita belum bisa melangkah lebih jauh, terutama dalam urusan pendanaan, karena belum ada aturannya,” ujar Ma’mun Efendi di kantornya. Dana Kartiman pun berkata hal yang sama. Namun demikian, Dana sudah mempertimbangkan rencana pembahasan dengan mengundang NPCI dan KONI Kota Cirebon. ”Diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan ini,” katanya. Tanggapan dari pimpinan kedua daerah mengenai persoalan NPCI ini pun tak jauh berbeda. Bupati Cirebon, H Sunjaya Purwadi Sastra saat dikonfirmasi dalam sebuah kesempatan akhir pekan lalu, terlihat tak begitu memahami perkara NPCI ini. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, dia harus menunggu sejenak untuk mendapatkan bisikan dari beberapa pihak yang berdiri di sekitarnya. ”Kita tunggu petunjuk dari atas. Memang sudah terpisah, tapi nanti dari kementrian kan ada petunjuk secara teknis,” kata Sunjaya. Bupati Sunjaya, demikian pula dengan Walikota Nasrudin Azis. Belum melihat dana hibah sebagai solusi pendanaan untuk NPCI. Padahal, perlakuan yang sama sudah didapat induk organisasi olahraga lainnya, seperi KONI atau FORMI. “Tentu saja tidak (mendapatkan dana hibah, red). Tapi, kita akan menunggu petunjuk dari atas seperti apa. Yang jelas Kabupaten Cirebon akan menjalankannya sesuai regulasi,” terang Sunjaya. “Tidak musti disamakan (pendanaan, red) untuk olahraga yang satu dengan lainnya. Kita akan lihat urgensi dan manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Azis usai pembukaan Festival Olahraga Tradisional 2015, Minggu (23/8). Azis sendiri mengaku belum mendapatkan laporan dari KONI maupun Disporbudpar Kota Cirebon mengenai status NPCI. Dia berharap segera mendapatkan laporan secara jelas sebagai bahan untuk menentukan kebijakan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya segera dapat laporan. Supaya dalam proses anggaran di tahun 2016 bisa dipisahkan (antara KONI dan NPCI,” katanya. (ttr)