Disiapkan, Paket Kebijakan Tarik Valas

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya sadar bahwa tren pelemahan ekonomi saat ini tak bisa lagi diperangi dengan senjata yang biasa-biasa. Presiden belakangan ini sedang menyiapkan senjata pemungkas dalam bentuk paket kebijakan besar. Apa itu? Presiden Jokowi dan para menteri sepakat bungkam. Persiapan untuk menyusun paket kebijakan itu dilakukan pada rapat terbatas kabinet di istana kepresidenan kemarin (27/8). Hadir dalam pertemuan tertutup yang dimulai pukul 08.30 tersebut, antara lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong. Rapat berlangsung dua jam. Tepat pukul 10.30 WIB, para menteri ekonomi itu keluar dari ruangan. Mentan Amran keluar lebih dulu, disusul Rini. Keduanya memilih untuk menghindari wartawan. Berikutnya, muncul Mendag Thomas Lembong. Dia keluar hampir bersamaan dengan Menperin Saleh Husin. Seperti Amran dan Rini, Lembong maupun Saleh juga menolak berkomentar soal isi rapat. Aksi diam tersebut tentu saja membuat kecewa puluhan awak media. Karena itu, saat giliran keluar dari ruang rapat, Menko Perekonomian Darmin Nasution bersedia menjelaskan isi rapat terbatas yang juga dihadiri Mensesneg Pratikno tersebut. Darmin menjelaskan, rapat itu membahas paket kebijakan besar untuk memperkuat fundamen ekonomi sekaligus menggenjot pertumbuhan ekonomi. “Bapak Presiden meminta harus selesai secepatnya,” ujar Darmin. Namun, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu tidak bersedia mengungkapkan apa saja paket kebijakan tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa paket kebijakan itu ditujukan untuk sejumlah sektor, termasuk sektor riil dan keuangan. Dia juga menyinggung deregulasi sejumlah peraturan yang dinilai tidak efektif. Termasuk beberapa kebijakan yang diperbarui seperti tax holiday. “Tunggu saja. Kalau pada saatnya kami merasa sudah bisa menjelaskan satu per satu, kami akan jelaskan,” janji dia. Darmin menekankan, paket kebijakan besar tersebut bertujuan memperlancar kegiatan ekonomi sekaligus mendorong masuknya valuta asing (valas). “Karena kita memerlukan itu (valas, red), tidak ada jalan lain. Ini juga berkaitan dengan persoalan rupiah,” ucap dia. Mantan Dirjen Pajak itu menyebutkan, perincian kebijakan dalam paket tersebut cukup banyak sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam pekan ini. “Jumlahnya sangat banyak. Saya belum hitung betul karena sibuk mencatat,” papar Darmin sambil pamit untuk menuju mobilnya. Setali tiga uang dengan Darmin, Menkeu Bambang Brodjonegoro juga tidak bersedia menguraikan paket kebijakan besar tersebut. Dia hanya memberikan peneka­nan seperti Darmin bahwa paket tersebut bertujuan menam­bah pasokan devisa, men­jaga ekonomi makro, dan mening­katkan daya beli masyarakat. “Paketnya masih terbungkus rapi. Jadi, harus diraba-raba dulu,” tutur Menkeu.  (ken/gen/dee/wir/c11/kim)