SUMBER - Sejumlah massa yang merupakan kuasa hukum dan ahli waris R Sophia, Tan Pek Cong dan Dargo Bingung mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, kemarin (28/8). Mereka datang untuk mempertanyakan legalitas sertifikat hak pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang belum lama ini fotokopiannya ditunjukkan oleh Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi. Para kuasa hukum dan ahli waris menilai, sertifikat hak milik yang ditunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon palsu. Selain itu, ahli waris juga menduga ada intervensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon pada BPN agar segera mengeluarkan sertifikat tersebut. Pasalnya, sertifikat itu muncul saat proses gugatan di pengadilan. \"Kami menduga ada intervensi besar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, karena sertifikat ini muncul ketika gugatan hukum sedang berjalan. Ini kan menjadi pertanyaan besar,\" ujar kuasa hukum keluarga Dargo Bingung, Yudia Alamsyah. Sejumlah kuasa hukum dan ahli waris yang datang ditemui langsung oleh Kepala BPN kabupaten Cirebon, Yus Sudarso. Pertemuan tersebut pun berlangsung secara tertutup. Di akhir pertemuan, Kepala BPN menandatangani surat klarifikasi yang telah disiapkan ahli waris. Usai pertemuan, Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Yus Sudarso mengatakan kedatangan para ahli waris itu untuk meminta penjelasan pembuatan sertifikat hak pakai yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Yus pun mengatakan, BPN selama ini memproses pembuatan sertifikat aset pemda sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Dijelaskannya pengajuan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Desember 2014. BPN, kata dia, hanya berwenang untuk memproses seluruh ajuan yang masuk tanpa menguji isi materi. \"Karena memang kewenangan kami hanya di situ. Kita tidak melakukan uji materi,\" jelasnya. Perjalanan proses pembuatan sertifikat pun, dikatakan Yus berjalan lancar. Saat masa sanggah disiapkan selama 90 hari, pihak BPN tidak menerima risalah pengadilan tentang adanya gugatan yang dilayangkan oleh pihak manapun. Sehingga proses pembuatan sertifikat pun berjalan. \"Ya karena kita tidak menerima risalah dari pengadilan, kita anggap clean and clear. Akhirnya kita proses dan kita terbitkan sertifikat tanggal 22 Mei 2015,\" jelasnya. Meskipun begitu, Yus mengatakan sertifikat hak pakai yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon bukan berarti mutlak. Artinya, ketika hasil gugatan di pengadilan menunjukkan tanah tersebut milik perseorangan, maka pihaknya akan memproses pembuatan sertifikat kepemilikan itu. \"Misalnya saja lahan yang sempat dikuasai Pemerintah Kota Cirebon di Jl Cipto. Itu setelah kepemilikan Pemkot Cirebon digugurkan oleh pengadilan, sekarang jadi milik perseorangan dan sertifikatnya pun sudah milik perseorangan,\" jelasnya. (kmg)
Massa Pertanyakan Legalitas Sertifikat Tanah PMI
Sabtu 29-08-2015,09:00 WIB
Reporter : Harry Hidayat
Editor : Harry Hidayat
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 02-09-2024,09:34 WIB
Pemilu Awal Radar Cirebon: Beres Unggul di Wilayah Ini
Minggu 01-09-2024,19:21 WIB
Tradisi Saptonan di Kuningan, Ada Pendekar Berkuda dan Lomba Panahan Tradisional
Minggu 01-09-2024,20:00 WIB
Begini Rencana Bojan Hodak Kembalikan Persib ke Jalur Kemenangan, PSM Dijadikan Target
Minggu 01-09-2024,17:30 WIB
Murah Tapi Gak Murahan! Ini 5 Rekomendasi Homestay di Kuningan Jawa Barat
Senin 02-09-2024,00:00 WIB
Hasil Liga Inggris: Chelsea Ditahan Imbang Crystal Palace, Rugi Sudah Jor-joran?
Terkini
Senin 02-09-2024,16:00 WIB
3 Hari Jelang Sidang PK 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon, Reza Indragiri Katakan Hal Ini
Senin 02-09-2024,15:30 WIB
Rokhmin Dahuri Turun Gunung, Kerahkan Timnya Menangkan Dani - Fitria
Senin 02-09-2024,15:00 WIB
HUT Ke-103 RSD Gunung Jati, Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Senin 02-09-2024,14:30 WIB
Tim PKM STIKKU Kampus 2 RS Ciremai Dorong Pemberdayaan Sampah dengan Komposting dan Bank Sampah
Senin 02-09-2024,14:00 WIB