Belum Ada Solusi Pasar Mambo

Agus: Pasar Mambo Bukan 100% Ide Saya KEJAKSAN – Menjelang berakhirnya kontrak Pasar Mambo yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2010 mendatang, ternyata hingga saat ini baik Pemkot Cirebon maupun DPRD belum mempunyai rencana kelanjutan dari nasib pasar Mambo. Menurut Ketua Komisi A DPRD, H Ahmad Azrul Zuniarto Apt Ssi, hingga sekarang ini pemkot belum memiliki desain dalam rangka penataan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cirebon, termasuk yang ada di kawasan Pasar Mambo. “Meskipun Pemkot Cirebon sering melakukan penertiban terhadap PKL, nyatanya keberadaan PKL masih tetap ada dan jumlahnya mungkin bertambah,” kata dia kepada Radar, Jumat (6/8). Azrul mengungkapkan, akibat tidak memiliki desain ataupun konsep yang jelas dalam penataan PKL, menjadi bumerang bagi pemkot. Dia mencontohkan penataan PKL di Jl Tentara Pelajar beberapa waktu lalu, hingga sekarang tidak tahu bagaimana nasib pedagang yang tergusur. “Meskipun pemkot menyediakan lahan relokasi di Jl Parujakan, ternyata tidak ditempati PKL karena dianggap tidak layak. Hal ini menununjukkan pemkot tidak matang dalam melakukan kejian terhadap upaya penertiban PKL,” katanya. Kader PKS ini menyatakan, seharusnya sebelum melakukan penertiban PKL, terlebih dahulu disepakati oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat seperti Bappeda, DPU ESDM, DKP, PD Pasar, Asda II, Satpol PP, dan PD Pasar. Dengan demikian, setelah disahkan tata cara penanganan PKL tidak lagi terjadi saling menyelahkan diantara OPD. “Yang terjadi sekarang ini tidak ada koordinasi sehingga belum satu suara dalam menyikapi persoalan PKL,” kata Azrul. Terkait Pasar Mambo yang akan segera berakhir kontraknya, dia meminta kepada pemkot untuk segera mencari solusi. Sehingga setelah berakhir masa kontrak, maka persoalan Pasar Mambo tidak muncul lagi seperti dahulu. “Apakah nantinya solusi Pasar Mambo diperpanjang atau direloksi. Dan kalaupun direlokasi, harus ada kesepakatan di mana lokasinya,” tandas dia. Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Dr H Wahyo menyatakan, hingga sekarang persoalan Pasar Mambo sedang didiskusikan untuk penyelesaiannya. Tetapi yang jelas Pasar Mambo akan berakhir pada Desember mendatang. “Untuk itu harus dicarikan win-win solution untuk penyelesaian Pasar Mambo. Kalaupun harus harus dipindah juga diupayakan akan dipindahkan ke mana. Tetapi mungkin yang bisa dilakukan adalah memberdayakan para pedagang di Pasar Mambo dengan memberikan pelatihan dan bantuan. Bila sungai Sukalila tersebut dikatakan sebagai drainase, harus seperti apa memperlakukan sebuah drainase. Begitu juga kalau dianggap sebagai sungai seperti apa penangannnya,” paparnya. Namun demikian, mantan kepala Disporbudpar ini mengungkapkan, keberadaan PKL sangat membantu pemkot terutama dalam pengurangan penganguran dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, bukan berarti PKL bisa berjualan semaunya, tetapi harus ada penertiban dan penataan terhadap PKL. “Mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan merelokasi, PKL center, grobakisasi, lemprakanisasi, hingga sterilisasi beberapa kawasan dari PKL,” tukas Wahyo. Sebelumnya, anggota KomisiC DPRD, Agus Thalik SAg meminta kepada para pedagang pasar mambo untuk bersikap legowo bila pada Desember ditertibkan. Sepanjang Pasar Mambo, dari sungai Sukalila hingga sungai Kalibaru akan dibersihkan dengan proyeksi sebagai jalur hijau dan paru-paru kota. “Kami minta,  semua PKL harus membongkar, karena kontraknya selesai 15 Desember 2010. Untuk lebih jelasnya tanyakan saja ke Pak Agus Alwafier mantan wakil walikota periode 2005 yang mempunyai ide Pasar Mambo,” katanya di ruang Pasca Sarjana, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (5/8). Dikonfirmasi mengenai Pasar Mambo, Dr H Agus Alwafier terkesan sangat berhati hati dalam memberikan statemen. “Untuk Pasar Mambo saya tidak ingin berkomentar lebih banyak, karena bisa menyulut kembali permasalahan ini. Ide Pasar Mambo ini ada sejak zaman Walikota Lasmana. Pasar Mambo bukan 100 persen ide saya. No comment,” kata dia. (mam/ung)