Perlu Studi Kelayakan Angkot Gratis

Anggaran Bisa Dimasukan ke APBD 2016 LEMAHWUNGKUK – Kabar baik bagi siswa Kota Cirebon terkait rencana angkot gratis. Jika sebelumnya, banyak pihak yang bingung soal penganggaran, namun Kepala DPPKAD, H Eka Sambujo SSos menyatakan bahwa rencana itu baik dan sangat bisa dianggarkan dari APBD 2016. Kepada Radar, Eka membeberkan, karena rencana kebijakan angkot gratis untuk siswa sekolah di Kota Cirebon itu bertujuan baik, maka yang paling penting dilakukan saat ini adalah uji kelayakan dan kajian terlebih dahulu, sebelum memutuskannya dan masuk ke penganggaran APBD. Meskipun, untuk penganggaran dapat dimasukan ke APBD tahun 2016 dan menjadi Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA PPAS). \"Dishubinkom (Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi) yang melakukan uji kelayakan dan kajian. Karena ini kaitannya angkot. Bisa bersama Disdik (Dinas Pendidikan) karena kaitan pelajar,\" ujarnya, Minggu (30/8). Ditanya soal anggaran? Pria yang puluhan tahun bergelut di bagian keuangan Pemkot Cirebon itu membeberkan, untuk anggaran angkot gratis bisa diambil dari program kegiatan Dishubinkom atau dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat maupun provinsi, atau bisa pula digunakan skema hibah pengusaha dari penganggaran DPPKAD. Untuk poin ketiga, sambungnya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD Kota Cirebon. Karena itu, kata Eka Sambujo, perlu penghitungan jelas agar anggaran yang disediakan tidak kurang dan kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari. \"Jumlah siswa berapa? Apakah berangkat saja atau pulang pergi? Dijemput ke rumah-rumah atau diturunkan di satu titik lokasi. Sekolah mana yang dituju? Bagaimana dengan sekolah yang tidak dilewati jalur angkot? Ini semua harus jelas,\" paparnya. Agar rencana angkot gratis dapat terwujud, lanjutnya, kajian mendalam perlu dilakukan dan duduk bersama antara Dishubinkom, Disdik, DPPKAD, Bappeda, Organda, pengusaha angkot dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ketua tim anggaran. Untuk alternatif pembelian angkot, Eka Sambujo menilai hal itu sulit terwujud. Begitupula dengan hibah beberapa minibus untuk Pemkot Cirebon, masih jauh karena belum ada tindak lanjut. \"Kalau hibah itu baru mau akan hibah. Ada tiga kata sebelum hibah. Yaitu baru, mau, akan. Masih lama sekali itu,” ujarnya setengah bercanda. Jika keinginan angkot gratis itu segera terwujud, harus segera duduk bersama dan membuat kajian yang meliputi trayek angkot, jumlah siswa, sistem pembayaran, rekening apa yang dipakai, anggaran apa yang digunakan dan hal-hala terkait lainnya. Eka Sambujo menghitung, jika satu angkot untuk maksimal 15 orang siswa, dengan jumlah siswa di Kota Cirebon yang mencapai puluhan ribu, jumlah angkot yang ada tidak akan mencukupi. Eka menyarankan SKPD terkait agar saat memunculkan rencana kebijakan, harus dengan kajian dan uji kelayakan. Jangan sampai anggaran sudah disediakan, ternyata kebijakan tidak sesuai harapan dan bahkan dibatalkan. Jika berdasarkan kajian dan uji kelayakan, ucapnya, ada angka yang muncul secara jelas dan rinci. Jika demikian, DPPKAD akan menjadikan skala prioritas dalam penganggaran. \"Kalau sudah ada kajian dan uji kelayakan, karena kaitan dengan angkot, Dishubinkom silakan ajukan untuk penganggaran APBD 2016. Terpenting program jelas dan terukur,\" tukas Eka Sambujo. Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon Sumardi mengatakan, angkot gratis memiliki semangat bagus dan baik bagi pelajar sekolah. Namun, hal ini harus segera dibahas untuk membuat kajian dari eksekutif. Selanjutnya, jika membutuhkan anggaran yang berasal dari APBD Kota Cirebon, hal itu harus dibicarakan dengan dewan. “Harus ada kajian dan uji kelayakan dulu. Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana perkembangan hasil kajiannya,” ujarnya. Sebab, ujar politisi PAN ini, para wakil rakyat yang tengah melakukan reses, dapat memberikan masukan positif kepada masyarakat terkait rencana program angkot gratis. Selama ini, banyak wacana berkembang tentang berbagai hal. Mulai dari rencana moratorium hotel, pertunjukan seni budaya khas Cirebon secara reguler hingga angkot gratis. Sumardi berharap, wacana ini dikaji secara menyeluruh dan dibahas bersama unsur terkait lainnya. Jangan sampai, kebijakan yang telah dibuat dalam waktu tidak terlalu lama dicabut kembali. (ysf)