Pemkab Cirebon Krisis Guru

Tak Ada CPNS, Tahun 2011-2015 Sudah 1.878 orang Guru Pensiun SUMBER- Pemerintah Kabupaten Cirebon siap-siap kekurangan tenaga guru. Berdasarkan data di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), sejak 2011 hingga akhir 2015 mendatang, sebanyak 1.878 guru pensiun. Jumlah guru pensiun pun akan bertambah di tahun-tahun berikutnya, sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak kunjung dilakukan. Bahkan jika dijumlah hingga tahun 2020, guru yang pensiun mencapai 4.821 orang. Kepala bidang pengadaan dan mutasi pegawai BKPPD Kabupaten Cirebon Iim Rohiman mengatakan jumlah guru pension paling banyak berasal dari tingkat SD dan SMP. Data tersebut pun kemungkinan bertambah bila terdapat pegawai yang meninggal sebelum pensiun, mengundurkan diri, pension dini atau mendapat pemberhentian. “Setiap tahun ada sekitar 400 guru yang pension dan itu bisa bertambah,” kata Iim saat ditemui di ruang kerjanya. Pada tahun 2014, jelas dia, pihaknya mengajukan permohonan formasi pengadaan seleksi CPNS ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sebanyak 400 orang. Namun karena yang disetujui hanya 16 formasi, Pemkab Cirebon memilih tidak mengadakan CPNS secara mandiri. “Kalau saja Kabupaten Cirebon saat itu (tahun 2014) mengadakan tes CPNS, sementara hanya ada 16 formasi yang dibutuhkan maka sama saja kita dengan bunuh diri. Mengapa? Karena kita ketahui setiap pengadaan CPNS jumlah pelamar itu jumlahnya mencapai 20.000 orang,” tuturnya. Bukan hanya membeludaknya jumlah pendaftar, namun pengadaan CPNS ini juga dipastikan mengeluarkan bujet hingga ratusan miliar. “Biaya pengadaan CPNS untuk satu pelamar antara Rp 1,5 hingga 4juta, belum ditambah dengan pengadaan computer, pengolahan program, penyewaan ahli IT dan lain-lain. Karena kita tahu sendiri pelaksaan tes CPNS sudah menggunakan Computer Assisted Test (CAT),” jelasnya. Sebenarnya, ujar Iim, pengadaan tes CPNS saat itu bisa saja dilakukan jika sarana dan prasananya meminjam ke sekolah-sekolah. Namun tetap saja bila dipaksakan akan berisiko tinggi. Untuk mengatasi hal itu pihaknya memilih mengembalikan formasi tersebut ke pusat. Sehingga akhirnya Pemerintah Pusat yang mengadakan 16 pegawai untuk ditempatkan di Kabupaten Cirebon. Iim juga kembali meminta kehati-hatian masyarakat agar tidak tergiur terhadap para calo CPNS. Sebab, dua bulan lalu ada anak seorang kuwu yang tertipu untuk diiming-imingi menjadi PNS. “Sebetulnya kalau semuanya berani melapor, korbannya banyak. Makanya kami sering mengimbau, sering mengingatkan hati-hati agar tidak tertipu. Karena belum lama, ada kuwu yang melaporkan ke kami bahwa anaknya kena tipu dan itu sudah membayar uang muka seharga mobil Avanza,” ungkapnya. Untuk mengantisipasi terjadinya penipuan dengan kedok pengadaan tes CPNS, BKPPD akan memasang poster, banner di tingkat OPD, UPT dan Kecamatan mengenai kewaspadaan terhadap penipuan CPNS. Disamping itu, lebih jauh, BKPPD pada bulan ini akan membuat layanan atau aplikasi berupa Eletronik Pendataan Ulang PNS (EPUPNS) untuk memetakan peta jabatan dan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dengan adanya EPUPNS, diharapkan bisa diketahui secara rill kebutuhan pegawai di setiap sektor. “Sebetulnya, hampir secara nasional moratorium itu masih ada tapi tidak berlaku bagi tenaga pendidikan (guru) dan kesehatan. Tapi karena dengan beban dan belanja pegawai yang masih di atas angka 55 persen, sehingga pengadaan tes CPNS tidak mungkin. Namun melihat banyaknya pegawai yang pensiun maka pengadaan CPNS tidak harus menunggu tahun 2018 atau 2020, tapi bisa saja tahun 2016,” tegasnya. (via)