Garis Tolak Provinsi Cirebon

Tak Ada Jaminan Korupsi Bakal Hilang KUNINGAN – Di tengah rencana pembahasan pembentukan Provinsi Cirebon oleh DPRD Kuningan, penolakan dari salah satu elemen masyarakat Kuningan muncul. Penolakan tersebut dilontarkan Sekretaris Garis (Gerakan Reformis Islam), Mulyana Latif. Meskipun pada awalnya mengemukakan memilih netral tapi kemudian lantas menyatakan menolak. ”Kami menyatakan, posisi Garis tidak berada pada kubu mendukung ataupun menentang terhadap pembentukan Provinsi Cirebon yang saat ini menjadi wacana politis,” tegasnya kepada Radar kemarin (27/1). Ia menjelaskan, posisi Garis jelas yakni tetap istiqomah menyadarkan umat dan menyeru penguasa untuk bersungguh-sungguh mematuhi seluruh perintah dan larangan Allah SWT. Selain itu, Garis tetap akan menyikapi setiap kebijakan pemerintah yang sekiranya menyengsarakan umat. ”Garis tidak akan berafiliasi terhadap salah satu parpol ataupun kepentingan politik praktis,” tegasnya yang mengaku telah menembuskan sikap tersebut ke Korwil dan DPP Garis. Sikap Garis ini, kata Nana, tanpa didasari kepentingan apapun. Hanya  nalar dan kajian bahwa provinsi Cirebon belum waktunya dibentuk. Sekalipun Cirebon jadi provinsi, menurutnya tidak ada jaminan praktik korupsi hilang. Tentu saja dampaknya kembali pada pengabaian kesejahteraan masyarakat. ”Kami menilai pembentukan Provinsi Cirebon hanya kepentingan pihak tertentu yang haus kekuasaan,” tandasnya. Dia menilai, lebih baik Kuningan fokus pada optimalisasi peningkatan APBD atau PAD dengan kebijakan otdanya. Kemudian melakukan pembenahan SDM dan akhlak para pejabat serta aparatur pemerintahannya. ”Fokus saja ke situ. Benahi SDM aparatur agar bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tetap mempertahankan misi Kuningan yang agamis, tidak hanya slogan,” tandasnya. Menurut dia, tidak ada alasan yang kuat Kuningan harus memisahkan diri dari Jabar. Justru sebaliknya, pemisahan diri malah dimungkinkan hanya akan menambah kesengsaraan dan beban bagi rakyat Kuningan. ”Sebab saya kira tidak ada yang bisa diandalkan dari wilayah III Cirebon untuk dapat menghidupi dan memberikan kesejahteraan apalagi hingga 5 sampai 10 tahun pertama pemerintahan dibentuk. Bagaimana bisa membangun infrastruktur Ciayumajakuning yang masih semrawut dan masih banyak yang rusak ini,” pungkasnya. (ded)