Direktur CV TNS Tidak Hadir

Dalam Peninjauan Komisi II di Talaga Nilem PASAWAHAN – Untuk kesekian kalinya, Komisi II DPRD melakukan tinjauan lapangan ke lokasi mata air Talaga Nilem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan. Para wakil rakyat tersebut menjalankan tugasnya didampingi para pihak yang terlibat di dalamnya. Hanya saja, Direktur CV TNS (Talaga Nilem Sakti), H Fahmi tidak hadir secara langsung, hanya diwakili karyawannya. “Semuanya hadir baik dari BTNGC, BPPT, DSDAP, Dispenda, PDAM, Kades Kaduela, BPD, LPM, Tokoh masyarakat, Polsek, Koramil dan para pelaku usaha yang memanfaatkan mata air Talaga Nilem. Dari TNS diwakili, begitu juga dari Kompepar Talaga Remis,” sebut Ketua Komisi II, H Dede Ismail SIP, usai kunjungan. Dalam kunjungan tersebut, digelar pertemuan di Balai Dusun Binakarya desa setempat. Sosialisasi disampaikan oleh SKPD terkait, terutama kaitan dengan perizinan. Dede mengatakan, para pelaku usaha menyatakan siap untuk menempuh proses perijinan ke BPPT baik berupa SIUP, TDP, maupun SIPA. “Untuk pelaku usaha yang berada di Kuningan, SIPA-nya langsung ke BPPT Kuningan. Sedangkan untuk pelaku usaha yang berada di wilayah Cirebon, nanti ada sharing pajak sehingga ada yang masuk ke KPP Pratama Kuningan,” ungkapnya. Politisi asal Gerindra ini pun mengatakan, CV TNS sudah punya iktikad baik dalam menyelesaikan kewajiban yang harus dibayarkan Kompepar ke Pemdes Kaduela. Dari pertemuan itu, menurut Dede, banyak hasil yang dapat dipetik. “Selain itu, kami dari Komisi II mendorong agar BTNGC memberikan rekomendasi atau menjalin kerja sama atas pemanfaatan beberapa titik mata air, khususnya 18 titik yang telah jadi wewenang PDAM atas dasar SK Bupati,” kata Dede. Sementara, hasil survei lapangan, pihaknya menemukan bahwa reservoir air dengan dua pipa cukup besar sudah tidak lagi digunakan. Yang dioperasikan hanya satu saluran pipa yang terbilang baru. Hal itu diketahui setelah dilakukan pembongkaran paksa yang disaksikan secara bersama-sama. “Dari hasil kunjungan itu pun, PDAM sepakat untuk melakukan penataan pipa dengan memasang watermeter, disamping akan meningkatkan debit air Talaga Nilem. Pengerukan dan pembersihan lingkungan sekitar mata air akan dilakukan, termasuk penghijauan,” ungkapnya. Dalam waktu dekat, imbuh politisi asal Bandorasa ini, Komisi II bakal melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Kehutanan RI bersama PDAM dan BTNGC. Kunker itu terutama terkait biaya perizinan (IUPA) yang membutuhkan anggaran fantastis. “Karena biaya per titiknya 250 juta Rupiah plus 30 juta Rupiah. Coba bayangkan kalau dikalikan 68 titik mata air, atau setidaknya 18 titik mata air yang sudah disurvei debit airnya bagus,” pungkas Dede. (ded)