Tuntut Ganti Rugi Gagal Panen

Datangi Kantor Bupati, Tuding Pemerintah Tak Pro Petani SUMBER-Gagal panen yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon karena kekeringan membuat para petani merugi. Tak kunjung mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi dari pemerintah, ratusan buruh tani se-Jagapura, Kecamatan Gegesik meluru Kantor Bupati Cirebon, kemarin (30/9). Mereka menilai tindakan pemerintah selama ini tidak pro rakyat petani. Dalam aksinya, ratusan buruh tani mebawa sejumlah tulisan yang menggambarkan tuntutan mereka. Aksi tersebut dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamongpraja. Koordinator aksi, H Uug Kujaeni mengatakan 1.677 hektare dari lahan tersebut mengalami gagal panen dan tanam, sementara sisanya mengalami puso. “Kami kesini untuk meminta bupati agar mencopot Kepala Dinas Pertanian (Dedi Nurul, red) dan Dinas PSDA Kabupaten Cirebon (Hermawan, red). Itu harus dilakukan sebagai konsekuensi terhadap gagal tanam, pemeliharaan dan panen  yang dialami masyarakat. Kedua dinas itulah yang harus bertanggungjawab. Ia pun berharap pemerintah, khususnya pemerintah pusat untuk melakukan kunjungan ke wilayah Jagapura untuk melihat kondisi petani di Kabupaten Cirebon. Sehingga aspirasi para petani pun bisa sampai dan ditindaklanjuti pemerintah,” harapnya. Selain persoalan petani, dalam aksi  tersebut juga disuarakan nasib buruh yang tdak mau membayarkan pekerja sesuai dengan UMK. Setelah lama berorasi, Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi tidak bisa menemui petani lantaran sedang dinas di luar kota. Salah seorang staf bupati pun mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut pada Sunjaya. Untuk diketahui, Jagapura merupakan wilayah yang cukup berkontribusi dalam ketahanan pangan Kabupaten Cirebon. Namun karena musim kemarau panjang, para pedagang di Jagapura harus mengalami puso, gagal panen hingga gagal tanam.  (arn)