Gamas Desak Beri Sanksi

Jika Terbukti Ada Kemaksiatan di Gedung Dewan KUNINGAN – Hiburan live music yang digelar di ruang paripurna pada malam HUT ke-70 RI akhirnya mendapat sorotan tajam dari pengurus Gerakan Anti Maksiat (Gamas) Kuningan. Munculnya dugaan kemaksiatan yang terjadi pada malam itu diminta oleh organisasi pengusung amar ma’ruf nahi munkar itu untuk dibuktikan. “Untuk menghindari keresahan, dugaan kemaksiatan di gedung rakyat harus dibuktikan. Sebab jika benar terjadi, bisa menurunkan harkat institusi DPRD sebagai lembaga yang semula dihormati menjadi tidak berharga di mata masyarakat,” tegas Sekretaris Gamas Kuningan, Nanang Subarnas SHut, kemarin (5/10). Untuk itu, pihaknya menuntut agar Badan Kehormatan (BK) DPRD benar-benar menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas. Mereka yang terbukti melanggar kode etik mesti diberi sanksi berat, bukan hanya melakukan pemanggilan, kemudian lepas tanggung jawab begitu saja. “BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang berfungsi untuk menjaga nama baik lembaga DPRD dengan membina para anggota dewan supaya tetap bertugas dan bertindak secara terhormat sebagai wakil rakyat. Jika ada anggota dewan yang di luar jalur bahkan sudah keterlaluan dengan menginjak-injak harga diri institusi dengan kelakuan mereka, maka BK berkewajiban untuk menegur dan memberi sanksi. Ini dilakukan supaya lembaga DPRD bisa tetap memiliki harga diri dan kehormatan,” pintanya. Nanang berharap apabila dugaan kemaksiatan tersebut tidak terjadi. Oleh karenanya institusi dewan harus bisa membuktikannya. Salah satu caranya dengan memutar kembali rekaman CCTV. “Ini pentingnya pemasangan CCTV di gedung dewan, katanya agar setiap kegiatan yang terjadi di sana bisa terekam. Jika benar kemaksiatan itu tidak terjadi, tolong diputar rekamannya untuk membuktikan segalanya. Kalau bisa disaksikan oleh masyarakat Kuningan, biar semuanya tidak berprasangka buruk dan kebenaran akan terbukti di sana,” tandasnya. Dia menyangka, keengganan pihak DPRD untuk memutar CCTV, malah justru akan memperpanjang masalah. Sebab bagi Gamas sendiri, itu justru memunculkan tanda tanya besar. Malah pada akhirnya masyarakat akan lebih curiga. “Jangan-jangan peristiwa pesta miras di gedung rakyat itu benar-benar terjadi. Sekarang masyarakat sudah melek informasi, jika ini terus bergulir nanti akan timbul ketidakpercayaan kepada aparatur pemerintah,“ ungkapnya. Nanang meminta maaf apabila fungsi kontrol sosial Gamas harus dijalankan. Sebab dia berkewajiban mengoreksi jika ada kelakuan para pejabat yang tidak benar. Ini dilakukan bukan karena membenci mereka, namun sebagai perwakilan masyarakat pihaknya tidak ingin memiliki aparatur pemerintah yang memiliki akhlak bobrok. “Perlu dicatat, ketika mereka dilantik, para wakil rakyat itu mengucapkan sumpah dan janji untuk membela kepentingan masyarakat, bukan untuk ber-euforia memenuhi kehendak diri sendiri. Jangan sampai mereka termakan sumpahnya sendiri kelak di hadapan Sang Pencipta,” ucapnya. Nanang juga menyesalkan kegiatan para pejabat eselon II yang plesir ke Pelabuhan Ratu Sukabumi. “Kalau mau menjalin kekompakan, coba jenguk korban tragedi Mina. Bukan malah jalan-jalan ke luar kota,” ketus dia. (ded)