Semua Bisa Dibicarakan Baik-baik

Acara Seremonial Cukup Didelegasikan, Walikota Fokus Evaluasi Kerja SKPD KEJAKSAN - Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH melakukan upaya “perlawanan” kepada seluruh SKPD. Hal ini dinilai memperburuk citra walikota di mata bawahannya. Meskipun di depan tidak menunjukkannya, namun pasti para pimpinan SKPD melakukan gerakan. Terlepas dari apapun bentuknya, hal ini tidak sehat bagi pengelolaan pemerintahan di Kota Cirebon. Pengamat Kebijakan Publik Agus Dimyati SH MH mengatakan, seharusnya komunikasi dibangun antara walikota dan SKPD. Bukan dengan menunjukkan sikap penuh emosi dan kebencian. Bahkan, dengan mengancam SKPD untuk dipindahkan. Era Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintahan bekerja untuk negara dan melayani masyarakat, bukan sebaliknya. “Walikota dan SKPD pada dasarnya satu kesatuan utuh. Jangan bertengkar di publik. Para kepala SKPD bukan anak kecil. Semua bisa dibicarakan baik-baik,” ujarnya kepada Radar, Minggu (11/10). Pasalnya, lanjut Agus Dimyati, kebijakan walikota tidak akan berjalan jika SKPD lambat dalam bekerja. Begitupula sebaliknya. Program kegiatan SKPD tidak akan berjalan jika walikota tidak membuat kebijakan. Karena itu, dia berharap agar langkah walikota dan SKPD dapat bersatu padu. Dalam konflik ini, masyarakat Kota Cirebon dan kepentingan rakyat yang menjadi korban. Terlebih, saat ini tidak ada wakil walikota. Dalam posisi ini, Walikota Drs Nasrudin Azis SH semakin berat menjalankan dan mengatur roda pemerintahan. Sementara Pengamat Pemerintahan Dr Cecep Suhardiman SH MH mengatakan, polemik antara walikota dan SKPD tidak seharusnya terjadi. Menurut pria yang juga politisi Partai Demokrat ini, walikota harus memilih skala prioritas dalam menjalankan tugasnya. Terutama, acara-acara yang bersifat seremonial dapat didelegasikan kepada staf ahli walikota yang bertambah jumlahnya dari dua orang menjadi lima pejabat. “Berdayakan staf ahli dan asisten daerah,” ucapnya kepada Radar, Minggu (11/10). Dengan demikian, lanjut Cecep Suhardiman, walikota dapat lebih fokus melakukan evaluasi kinerja dari seluruh SKPD yang ada, dari hari ke hari. Selama ini, dia menilai peran dan tupoksi asisten daerah maupun staf ahli kurang optimal. Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Cirebon ini berpendapat, walikota terlalu disibukan dengan hal-hal tidak substansial. “Publik menjadi khawatir dengan jalannya pemerintahan di Kota Cirebon. Apalagi muncul bahasa walikota memarahi SKPD. Ini bukan pembelajaran yang mendidik rakyat,” tegasnya. Cecep menyampaikan pesan kepada Walikota Nasrudin Azis, saat ini posisinya sudah definitif. Karena itu, lakukan saja hal-hal terbaik dengan kewenangan yang ada. “Jangan ragu, semua kebijakan dan kewenangan menempel di pundak walikota,” tukasnya. Sejauh ini, sejak dilantik menjadi walikota, pemerintahan Kota Cirebon belum menunjukkan sesuatu yang membuat masyarakat merasa bangga dan nyaman. Bahkan sebaliknya, selalu diisi dengan pertikaian, konflik dan perdebatan panjang tanpa ada kebijakan yang jelas. (ysf)