APBN 2016 memang memiliki makna tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, itulah APBN pertama yang murni disusun Jokowi-JK. Sejak menduduki tampuk kekuasaan pada Oktober 2014, Jokowi-JK masih menggunakan APBN yang dibuat pemerintahan SBY-Boediono. Kemudian, meskipun sudah menyusun sendiri APBNP 2015, basisnya tetap APBN 2015 yang disusun pemerintahan sebelumnya. Karena itu, JK merasa APBN 2016 itulah yang benar-benar mencerminkan politik anggaran pemerintahan Jokowi-JK. “Jadi, program-program pemerintah bisa dijalankan lebih optimal,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin. Menurut JK, pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai melakukan perubahan kebijakan anggaran dalam APBNP 2015. Namun, karena APBNP itu baru disahkan April 2015, program yang dijalankan menjadi tidak optimal karena tidak dilakukan sejak awal tahun. “Kalau untuk 2016, semua program bisa dimulai lebih awal,” katanya. JK mengakui, meski pembahasan dalam pengesahan APBN 2016 sempat alot, dirinya sejak awal optimistis pemerintah dan DPR menemukan kata sepakat. (ken/jpg)
JK: Program Pemerintah akan Lebih Optimal
Sabtu 31-10-2015,11:52 WIB
Reporter : Harry Hidayat
Editor : Harry Hidayat
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Jumat 30-10-2026,07:25 WIB
5 Rekomendasi Mobil Bekas Murah untuk Kerja Harian, Mulai dari Sedan hingga City Car Terbaik
Jumat 30-10-2026,08:43 WIB
Ole Romeny Cedera, Rafael Struick Pesimis, Lini Depan Timnas Indonesia Krisis Jelang Piala Asia 2027
Jumat 30-10-2026,11:32 WIB
Rahasia Ayam Goreng Bawang Putih Gurih hingga ke Dalam, Ini 7 Kuncinya!
Jumat 30-10-2026,10:06 WIB
Viral Pakai Almamater Undira di Deklarasi Sumpah Pemuda, Bayu Akui Dibayar dan Bukan Mahasiswa
Jumat 30-10-2026,11:24 WIB
4 Bahan Alami untuk Mengatasi Tumit Kaki Pecah-Pecah, Bisa Dicoba di Rumah
Terkini
Sabtu 31-10-2026,07:02 WIB
Wamenhaj Dorong Petugas Haji Libatkan Masyarakat Lintas Agama, Ini Tujuannya
Sabtu 31-10-2026,06:48 WIB
Usir Serangga dan Pembuat Kantuk, Ini 4 Rekomendasi Tanaman Hias Pengusir Serangga di Kamar Paling Efektif
Sabtu 31-10-2026,06:01 WIB
BGN Beri Sanksi 6.097 SPPG, Insentif Dihentikan karena Laporan Dana Bermasalah
Sabtu 31-10-2026,05:00 WIB
Anggaran Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon 2027 Terbatas, Hanya 162 Ribu Warga Bisa Ter-cover
Sabtu 31-10-2026,04:43 WIB