Dahlan Bikin Heboh Peserta Konvensi

Fokus CSR untuk Warga Miskin JAMBI - Kehadiran Menteri BUMN Dahlan Iskan selalu menarik perhatian. Kemarin (8/2), pada acara Konvensi Media Massa di Abadi Convention Center (ACC) Jambi, Dahlan membuat peserta heboh. Penyebabnya “sederhana”, tiba-tiba Dahlan langsung duduk di bangku paling belakang berbaur dengan peserta dan wartawan yang meliput konvensi. Padahal, saat itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa sedang berbicara di panggung. Akibatnya, Hatta tidak dihiraukan para peserta. Menteri BUMN ini menolak duduk di bangku terdepan dan memilih bangku paling belakang bersama para wartawan yang sedang meliput. Seluruh panitia, pengurus PWI pusat hingga pejabat Pemprov Jambi gagal membujuknya untuk duduk di bangku depan. Baru setelah beberapa menit dan diminta maju menjadi pembicara, Dahlan mau duduk di bangku depan bersama rombongan gubernur dan pejabat lainnya. Sementara itu, saat diwawancarai di Hotel Abadi Suite, tadi malam, Dahlan meminta perusahaan di bawah asuhannya menggelontorkan dana CSR (corporate social responsibility) bagi warga miskin. Dia menilai, selama ini seringkali dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan, red) dipakai membiayai program yang bukan untuk warga miskin. “Sebaiknya CSR untuk warga termiskin,” ujarnya. Menurutnya, penggunaan dana CSR untuk warga miskin hukumnya wajib. Selain karena instruksi presiden, kata dia, selama ini penggunaan CSR memang kurang tepat. “Saya setuju dengan instruksi presiden. Saya ingin CSR digunakan lebih banyak untuk mengurangi kemiskinan,” tegasnya. Meskipun kenyataannya, warga sekitar perusahaan BUMN kerap meminta dana CSR walaupun tidak miskin. Menurut Dahlan, itu sah-sah saja. Sebab, kata dia, sudah diamanatkan dalam UU bahwa mekanisme penyaluran CSR memang dikhususkan untuk warga sekitar perusahaan. “Mungkin, nanti dibagi sebagian untuk sekitar proyek, tapi juga untuk wilayah lain yang miskin. Sebaiknya CSR untuk termiskin. Nanti kita kombinasikan,” katanya. Mantan Dirut PLN ini juga menyinggung perusahaan umum milik daerah (Perumda). Bagi Dahlan, Perumda hanya jadi tunggangan pihak swasta untuk memuluskan proyek-proyek di daerah. Bukannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. “Saya kurang percaya dengan Perumda,” katanya. “Tapi, saya tidak melarang daerah punya perusahaan. Asal, prinsipnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Yang bisa memajukan Jambi ya hanya orang Jambi. Jangan berharap orang Jakarta yang akan memajukan Jambi,” ujarnya. Sementara, Wakil Gubernur Jambi, Fahrori Umar mengatakan, inisiatif pembentukan Perumda adalah agar daerah tidak tergantung pusat. Menurutnya, selama ini daerah lebih banyak menggantungkan diri ke pusat dalam hal bisnis. “Tapi, saya tidak menafikan (membantah, red) jika banyak usaha-usaha daerah yang dimanfaatkan para raja-raja kecil,” tandasnya. (pia/mui)