Honorer K2 Ciayumajakuning Menjerit, Pusat Hanya Omdo

Harapan itu mungkin masih ada. Tapi, butuh kesabaran ekstra. Pemerintah yang kadung janji akan mengangkat 400 ribu tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS secara bertahap mulai tahun depan, tiba-tiba ingkar janji. Alasannya tak punya anggaran. KEPUTUSAN pemerintah yang disampaikan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi membuat honorer K2 kecewa. Beragam tanggapan pun mengalir, memprotes keputusan itu. Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Kabupaten Cirebon, Wardi SAg, menilai pemerintah sudah tidak amanah lagi. Usaha yang dilakukannya bersama puluhan ribu honorer K2 untuk memperjuangkan hak-haknya sia-sia belaka. \"Kalau sampai tidak ada pengangkatan, dan terus dilakukan moratorium tanpa batas waktu yang jelas, berarti ini pemerintah sudah tidak amanah lagi terhadap janji-janjinya,\"ungkap Wardi kepada Radar, kemarin. Jika alasannya karena terbentur anggaran, Wardi pun menegaskan akan kembali melakukan audiensi bersama DPR. Bahkan bila perlu akan melakukan aksi di depan Istana Negara. \"Kemarin janjinya anggaran sudah diplot, dan regulasi PP pengangkatan K2 akan segera keluar. Tapi begini lagi,\" tegasnya. Wardi mengaku sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan honorer K2 lainnya untuk meminta klarifikasi atas pernyataan yang dibuat Yudi Chrisnandi. \"Mudah-mudahan apa yang dibicarakan di media selama ini hanya wacana dan tak terjadi,\" harapnya. Meski demikian, Wardi meminta kepada para tenaga honorer K2, khususnya K2 Kabupaten Cirebon, untuk tetap bersabar, berdoa, dan berikhtiar. \"Anggap saja ini ujian. Tidak boleh galau, jangan putus asa. Kami semua pengabdi masyarakat yang diakui pemerintah sudah selayak dan semestinya mendapat perhatian. Jadi saya harap agar pemertintah pusat untuk terus memikirkan nasib kami,\" harapnya. Sementara Kepala BKPPD Kabupaten Cirebon, Drs H Kalinga MM menegaskan Pemkab Cirebon tetap mengupayakan agar masalah honorer K2 segera diselesaikan. Bahkan, untuk pendataan dan verifikasi pengajuan formasi pengangkatan CPNS ke KemenPAN RB, Kabupaten Cirebon termasuk paling cepat. \"Kami pada prinsipnya terus mengupayakan usulan. Namun kami juga terbentur aturan karena regulasinya langsung dari pusat,\" tuturnya. Selain itu, pihaknya juga telah melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap 1.344 orang tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2013. Menurutnya, hasil verifikasi dan validasi telah disampaikan kepada MenPAN-RB. Sebanyak 1.284 dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 56 tahun 2012 perubahan PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, sedangkan 60 orang di antaranya dinyatakan tidak lulus. Pemkot Cirebon juga shock dengan keputusan ini. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BK-Diklat Kota Cirebon, Yoyoh Rokayah SSos MSi, mengaku kaget ketika tahu pembatalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Menurut Yoyoh, pemerintah pusat harusnya menyediakan anggaran di tahun 2016, apalagi terlanjur memberikan angin segar (janji). “Pemerintah pusat sepertinya hanya memberikan harapan palsu. Bahkan pemerintah pusat terkesan hanya mengumbar janji. Cuma bisa omong doang (omdo) tanpa realisasi yang nyata. Padahal, tenaga honorer K2 sangat mengharapkan diangkat menjadi CPNS,” tandas Yoyoh, Selasa (3/11). Dikatakannya, manajemen pemerintah pusat dalam merencanakan postur anggaran masih lemah, tidak seperti daerah. Ketika, pemerintah pusat mewacanakan tahun 2016 akan dibuka kran CPNS dan pengangkatan tenaga honorer K2, pemerintah daerah langsung memposting anggaran. Tak tangung-tanggung, anggaran yang disiapkan Pemkot Cirebon mencapai Rp1 miliar. Tapi, dana yang sudah disediakan pemerintah daerah melalui APBD kota sepertinya sia-sia dan akan mengendap di kas daerah. “Kita ini melakukan persiapan bukan main-main,” tegasnya. Mantan kabid pariwisata Disporbudpar Kota Cirebon itu mengatakan jumlah tenaga honorer K2 di Kota Cirebon 292 orang. Sementara secara keseluruhan, Kota Cirebon saat ini kekurangan 3000 PNS. “Kran PNS ditutup sudah 6 tahun. Ketika di tahun 2016 kran PNS batal dilakukan, maka tenaga PNS di Kota Cirebon semakin berkurang. Setiap tahunnya saja minimal 100 orang PNS pensiun,” bebernya. Dia mengatakan, tahun depan akan ada 145 PNS yang pensiun dari tenaga pendidik dan struktural. Sementara jumlah PNS aktif saat ini ada 6.263 orang. Dia mengakui belum ada reaksi dari tenaga honorer K2 di lingkungan pemkot. Namun, pihaknya berhadap agar pemerintah pusat dapat merealiasasikan pengangkatan K2 menjadi CPNS. “Setidaknya masih ada harapan di APBN perubahan. Mudah-mudahan harapan tenaga honorer K2 menjadi CPNS dapat terwujud saat memasuki APBN Perubahan 2016,” imbuhnya. Sebanyak 806 tenaga honorer K2 di Kabupaten Indramayu juga dan mengaku kecewa. Janji pemerintah pusat untuk mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ternyata palsu. Kebijakan pemerintah yang tak bisa mengangkat honorer K2 pada tahun 2016 dengan alasan tidak adanya anggaran, sangat memukul honorer K2 yang sebelumnya sudah bersuka cita. Salah seorang perwakilan tenaga honorer, Agung Suprayogi, mengaku kecewa berat dengan sikap pemerintah pusat. Menurutnya, tidak adanya anggaran untuk pengangkatan honorer K2 hanya alasan yang tidak bisa diterima. Karena sebelumnya pemerintah telah berjanji untuk mengangkat tenaga honorer K2 secara bertahap mulai 2016, dan janji ini mestinya sudah diperhitungkan secara matang. “Kalau memang tidak ada anggaran, kenapa kemarin memberikan janji manis kepada tenaga honorer K2 waktu melakukan aksi di Jakarta. Kami berharap pemerintah jangan ingkar janji dan tetap mengangkat kami, tenaga honorer K2 yang belum diangkat jadi PNS,” tambah Agung. Dikatakan Agung, pemerintah mestinya harus melihat dari sisi kemanusiaan. Karena tenaga honorer K2 selama ini sudah mengabdi bertahun-tahun. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun bekerja, namun sampai saat ini belum juga diangkat menjadi PNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Drs H Eddy Mulyadi MM, juga mengaku kaget terkait kebijakan pemerintah pusat, yang membatalkan pengangkatan honorer K2 mulai tahun 2016. Apalagi pemerintah juga masih melakukan moratorium penerimaan CPNS melalui jalur umum. “Kami tentu saja ikut kecewa dengan adanya moratorium CPNS, baik melalui pengangkatan K2 maupun seleksi jalur umum. Karena Indramayu sebenarnya masih kekurangan PNS yang cukup banyak jumlahnya,” terang Eddy di ruang kerjanya, Selasa (3/11). Dikatakan Eddy, kekurangan PNS terutama terjadi untuk tenaga kependidikan (guru) yang kurang sekitar 2000 orang, jika mengacu standar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Paling banyak adalah kekurangan guru SD, yaitu sekitar 800 orang. Kekurangan guru akan semakin parah dengan adanya moratorium penerimaan CPNS. Karena setiap tahun terdapat sekitar 200-300 orang guru yang pensiun. Selain tenaga pengajar, lanjut Eddy, tenaga untuk bidang kesehatan juga masih mengalami kekurangan. Apalagi dengan tengah dibangunnya Rumah Sakit Umum Krangkeng, yang diperkirakan selesai tahun 2016 mendatang. Pemkab Indramayu tentunya membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup banyak, mulai dari dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. “Untuk persiapan tenaga medis Rumah Sakit Umum Krangkeng, kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan harapan formasi untuk tenaga kesehatan di Indramayu bisa dialokasikan. Karena kita tidak mungkin mengambil tenaga dari rumah sakit lain atau dari puskesmas,” tandasnya. (via/sam/oet)