DPD RI Siap Kawal Terbentuknya Kabupaten Inbar

BONGAS– Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses pemekaran Kabupaten Indramayu hingga terealisasi. Dia juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) selama 16 tahun dalam mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Wiralodra. Kabar gembira itu disampaikan Ketua PPKIB, Sukamto SH usai berdialog dengan Irman Gusman saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Fikri Kecamatan Bongas. “Ketua DPD RI sangat merespons dan sangat antusias menyimak pemaparan kami dan pada akhirnya menyatakan kesiapan untuk mengawal dan membantu proses pembentukan Kabupaten Inbar,” kata Sukamto, Kamis (12/11). Komitmen Irman itu, ungkap dia, karena melihat bahwa rencana pemekaran Kabupaten Indramayu sudah memenuhi syarat. Baik dari hasil kajian, dukungan masyarakat, eksekutif dan legislatif serta dari sisi adminstrasi sudah hampir terpenuhi. Tak hanya Irman Gusman, Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, Aceng Fikri juga menyatakan komitmen serupa. Bahkan, mantan bupati Garut ini siap membantu agar usulan pembentukan Kabupaten Inbar segera di bahas di DPR RI. “Aceng Fikri juga siap 24 jam membuka lebar-lebar pintu rumah dan kantornya bagi PPKIB untuk berkomunikasi secara intens,” sambung Sukamto. Kepada keduanya, dia bersama sejumlah pengurus PPKIB menyerahkan dokumen usulan pembentukan Kabupaten Inbar. Pihaknya juga terang-terangan meminta bantuan agar rencana pemekaran yang sudah bergulir sejak awal reformasi itu bisa diperjuangan oleh DPD RI di senayan. \"Dari panitia sendiri terus melakukan upaya komunikasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendorong percepatan pembahasan pemekaran dengan segera. Sebenarnya usulan pembahasan ini kita sampaikan sejak lama, hanya belum direspons,” ungkap Sukamto. Sementara itu, dalam lawatannya ke Ponpes Darul Fikri Bongas, ketua DPD RI Irman Gusman disambut para ulama, pengurus, santri dan masyarakat setempat. Tiba di lokasi, bapak tiga anak kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962 ini menyempatkan diri melihat-lihat sarana dan prasarana yang dimiliki Ponpes Darul Fikri. Irman bangga, meski lokasinya yang jauh dari pusat perkotaan Indramayu, terbukti banyak santri-santriwan yang mondok di ponpes tersebut. Apalagi santrinya tidak saja dari Indramayu, tapi ada juga dari Cirebon dan luar daerah. Menurutnya, pendidikan di Ponpes sejatinya sama dengan pendidikan umum lainnya. Hanya saja, masih ada paradigma berbeda dalam pemikiran masyarakat. Karena itu, DPD RI berupaya mengajukan pembahasan bersama para pakar dan pemerhati pendidikan dalam mencari sistem pendidikan nasional yang sesuai kebutuhan nasional. \"DPD mencari muatan-muatan lokal yang bisa dimasukkan dalam RUU Pendidikan yang akan diajukan ke DPR. Seperti melalui studi banding atau kunjungan ke pondok pesantren ini. Hasilnya sebagai bahan dalam membuat materi UU pendidikan nasional yang berbobot,\" tandasnya. (kho)