Pemerintah Mulai Siaga Banjir

Akhir November Ini hingga Februari Rawan Bencana Alam JAKARTA- Musim hujan yang sering menimbulkan bencana banjir dan longsor tetap menjadi perhatian pemerintah. Untuk mengantisipasi bencana yang tidak diharapkan itu, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah antisipatif. Salah satunya mengintruksikan seluruh kementerian dan lembaga agar siaga dan menyiapkan rencana dan langkah guna meminimalisasi risiko dan kerugian. Menteri Koordinator Pem­ba­ngunan Manusia dan Kebu­­dayaan (PMK) Puan Maha­­rani ditugaskan untuk memim­pin koordinasi. “Saya sudah menyampaikan kebija­kan penanggulangan agar masing-masing kementerian dan lembaga mempersiapkan pengurangan resiko bencana banjir dan tanah longsor,” kata Puan seusai rapat koordinasi tingkat menteri tentang siaga darurat banjir dan tanah longsor, kemarin. Presiden Jokowi, kata Puan, telah menginstruksikan kepada dirinya untuk memimpin koordinasi dari operasi penanggulangan seandainya bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Tanah Air. Instruksi Presiden keluar menyusul adanya peringatan dari BMKG bahwa musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi mulai akhir November 2015 hingga Februari 2016 berpotensi menimbulkan kerawanan bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Puan menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan yang berada di bawah koordinasinya. Kebijakan itu mulai dari meminimalisir korban jiwa, harta dan kerusakan lingkungan hingga pemulihan dan pembangunan kembali akibat dampak bencana. “Kementerian Kesehatan menyiapkan pertolongan dan bantuan kesehatan, Kementerian Sosial menyiap­kan bantuan sosial dan logistik, TNI dan Polri siaga untuk mem­berikan bantuan evakuasi,” ujar Puan. Tidak hanya itu, kata Puan, dirinya juga sudah memin­ta kementerian dan lem­baga negara lainnya juga dalam posisi siaga pada saat ini. BMKG, kata Puan, dimin­ta untuk menyediakan infor­masi iklim dan cuaca serta memberikan peringatan dini. Selain itu, Puan melanjutkan, Kementerian ESDM dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta untuk menyiapkan peta rawan banjir dan longsor, serta memantau ketinggian air. “Seluruh kepala daerah juga sudah diminta siaga untuk mengoptimalkan perangkat daerah. BPPT juga siaga dalam memberikan bantuan teknologi modifikasi cuaca,” ujar Puan. Puan mengatakan, pemerintah komitmen untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya korban dan kerugian akibat bencana banjir dan longsor. Pada tahun 2015, kata Puan, terjadi 375 banjir dan 402 tanah longsor di seluruh Indonesia. Banjir telah menimbulkan kor­ban 25 orang meninggal du­nia dan 107 jiwa akibat tanah long­sor. “Pemerintah ingin men­ce­gah dan memi­ni­ma­­lisir hal itu dengan mengins­truk­sikan selu­ruh apa­rat pemerintah di pu­s­at dan daerah untuk bersiaga pe­nuh selama 24 jam,” ujar Puan. Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor sebesar Rp 150 miliar. “Seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah disiagakan untuk melakukan penanggulangan di wilayahnya masing-masing,” kata Willem. Willem menjelaskan, pihak­nya sudah memetakan dan identifikasi daerah-daerah ya­ng rawan bencana. Terdapat 279 dae­­rah rawan bencana di selu­­ruh Indonesia pada tahun 2015. “Kami juga su­dah bekerjasama dengan universitas-universitas di da­e­rah membangun sistem pe­ringa­tan dini,” kata Willem. (adn)