Dana Keagamaan Harus Naik

KUNINGAN – Politisi asal PPP (Partai Persatuan Pembangunan), H Uus Yusuf SE sepakat untuk mendorong kenaikan anggaran keagamaan pada RAPBD 2016. Anggota dewan yang masuk Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan itu bakal memperjuangkan kenaikan tersebut. “Pembahasan RAPBD 2016 ini kan baru akan dimulai. Sudah barang tentu saya yang kebetulan didelegasikan masuk keanggotaan Banggar akan memperjuangkan kenaikan anggaran keagamaan,” janji wakil rakyat dari Dapil 1 itu, kemarin (20/11). Dia mencontohkan, untuk anggaran Madrasah Diniyah (MD) sudah teralokasi sebesar Rp2 miliar. Pada saat pembahasan pihaknya bersama anggota Banggar lain hendak mengusulkan kenaikan hingga Rp4 miliar. “Pokoknya untuk sektor keagamaan itu perlu diperhatikan dan dinaikkan. Kami akan memperjuangkan pengalokasiannya seproporsional mungkin,” tandas pria yang tinggal di Awirarangan itu. Bukan hanya sektor keagamaan. Sebagai mantan ketua KNPI Kuningan, Uus pun bakal memperjuangkan sektor kepemudaan. Sejumlah OKP, ormas, organisasi kemahasiswaan, baik di bawah naungan KNPI atau pun bukan, harus mendapatkan perhatian dari APBD. “Pokoknya organisasi yang terdaftar di Kesbang perlu diberikan bantuan. Tapi tentu secara selektif, karena tidak semua organisasi itu eksis,” ujarnya. Di sektor kemandirian, Uus menyarankan agar ada skala prioritas bagi home industry. Seiring dengan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, bentuk bantuan yang hendak diberikan pada sektor kemandirian ini, lebih efektif apabila diarahkan pada perkembangan home industry. “Sebagai anggota Banggar, saya juga akan menekankan adanya perhatian untuk kepentingan para petani. Anggaran penunjang implementasi Perda Perlindungan LP2B perlu diberikan ruang. Karena itu menyangkut nasib para petani,” tandas Uus. Masih berkaitan dengan sektor kemandirian dan kesejahteraan, pihaknya menyayangkan kurang optimalnya pemberdayaan perikanan. Berdasarkan pengamatannya, selama ini kebutuhan ikan di Kuningan masih banyak dipasok dari luar. Baik itu dari Ciamis maupun dari Jatiluhur Purwakarta. “Ini mengindikasikan petani ikan di Kuningan belum bisa bersaing dengan harga pasaran dari luar Kuningan. Situ-situ atau embung yang banyak dibangun di Kuningan, belum mengarah pada perberdayaan ikannya. Masih dari sisi ketersediaan air. Untuk itu, perlu dialokasikan anggaran yang mengarah pada pemberdayaan perikanan,” pungkasnya. (ded)