Persoalan Guru Harus Dituntaskan

Effendi Ghazali Hadiri Seminar Pendidikan HUT Ke-70 PGRI INDRAMAYU – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghazali PhD MPS ID, menjadi narasumber dalam Seminar Pendidikan dengan tema Politik Pendidikan, yang digelar di Aula Gedung PGRI Indramayu, Jum’at (20/11). Seminar yang digelar PD PGRI Indramayu dalam rangka HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2015 ini diikuti oleh ratusan peserta. Sebagai moderator dalam seminar ini adalah Dr Ahmad Sudalim Gymnastiar MPd. Effendi Ghazali mengungkapkan, pendidikan di Indonesia memang progresnya mengalami peningkatan. Nasib guru di Indonesia sudah semakin membaik, lebih baik dari standar UNESCO. Hal ini antara lain akibat adanya tunjangan sertifikasi bagi guru. Kemudian ujian nasional (UN) bukan lagi menjadi penentu kelulusan siswa, namun hanya untuk pemetaan pendidikan. Menurutnya, ini merupakan sebuah kemajuan. Meskipun demikian, tuturnya, masih ada beberapa persoalan yang harus dituntaskan terkait guru. Namun ironisnya, pemerintah masih setengah hati dalam menyelesaikannya. Banyak pejabat yang selalu mengatakan bahwa dia tidaklah ada apa-apanya dan tidak akan menjadi seperti sekarang kalau tidak ada guru. Namun kenyataan yang terjadi, ketika guru memperjuangkan haknya, mereka tidak bisa menyelesaikan secara tuntas. Bahkan guru terkesan berjuang sendiri dengan PGRI-nya. Menurutnya, aksi guru yang melakukan unjukrasa tidak perlu dilarang, karena memang guru berhak menuntut hak mereka. Justru pemerintah yang harus mempunyai kebijakan tegas terkait persoalan guru. “Untuk masalah guru honorer misalnya, pemerintah sebaiknya bersikap tegas apakah mereka akan dijadikan PNS melalui tes atau tidak. Jadi persoalan guru ini sebenarnya merupakan persoalan bangsa yang harus diperjuangkan bersama, dengan komitmen dari pemerintah,” ujarnya. Effendi Ghazali juga menyoroti tentang pemerataan pendidikan di berbagai daerah yang berujung pada adanya persaingan antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, Kemendikbud atau Dinas Pendidikan di Jawa dan daerah lain yang sudah banyak sekolah swasta sebaiknya pemerintah tidak perlu membangun sekolah baru. “Lebih baik dana yang ada digunakan untuk mensubsidi sekolah swasta tersebut, agar masyarakat yang tak mampu tidak terbebani,” tuturnya. Sementara Ketua PGRI Kabupaten Indramayu Dr H Suhaeli MSi mengatakan, pihaknya memang sengaja mengambil tema Politik Pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah penentu kemajuan. Sedangkan politik pendidikan adalah pemikiran-pemikiran politisi yang diterapkan dalam kebijakan agar pendidikan bisa maju. “Jadi perlu saya tegaskan bahwa politik pendidikan bukan politisasi pendidikan,” kata Suhaeli. (oet)