Penetapan RAPBD Rawan Manuver

Paripurna Diprediksi Jelang Tengah Malam  MAJALENGKA – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 belum rampung, dan dimungkinkan terjadi tarik ulur kepentingan di antara eksekutif dan legislatif. Deadline yang tinggal satu hari bisa membuat kedua pihak saling memaksakan agar disepakati secepatnya. Pengamat kebijakan publik Ibnu Ibrahim menuturkan, dalam sisa waktu yang mepet tentunya kedua belah pihak saling menghindari konsekuensi sanksi administrasi jika RAPBD 2016 ini tidak disetujui bersama 30 November 2015. Sanksi tersebut sebagaimana tercatat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, akan terjadi akrobat dan manuver antara legislatif dan eksekutif untuk memaksakan agar RAPBD 2016 disetujui sebelum deadline. Selain konsekuensi pembekuan gaji selama enam bulan jika RAPBD tidak disepakati sebelum batas waktu yang ditentukan, pembangunan di tahun 2016 nanti juga akan memakai APBD lama. Artinya, perencanaan pembangunan tidak akan jalan karena anggarannya tidak sinkron. Agar pelaksanaan pembangunan dan program-program yang sudah dirancang terrealisasi, maka kemungkinan eksekutif akan mencari cara agar RAPBD 2016 disepakati DPRD. Di sisi lain, DPRD juga tidak rela jika mereka tidak menerima gaji selama enam bulan. “Disini terjadi pilihan yang sulit antara kedua belah pihak yang bisa dijadikan celah tarik ulur, membuat maneuver agar terjadi kesepakatan persetujuan RAPBD,” ujarnya. Meskipun di DPRD ada sejumlah fraksi yang menginginkan agar RAPBD diperbaiki hingga clear sebelum disepakati, namun hal tersebut nampaknya tidak akan mengubah suara selama dalam pengambilan keputusannya, fraksi tersebut kalah suara di dalam badan anggaran (banggar) maupun dalam paripurna. Hal ini juga sempat terjadi beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat sejumlah fraksi yang belum sepakat terhadap komposisi RAPBD dan memilih walkout tapi tidak mempengaruhi hasil keputusan. Hal itu karena suara yang menyetujuinya lebih banyak sehingga kesepakatan RAPBD tersebut bisa sah. Terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dede Aif Musoffa SH mengakui jika pembahasan RAPBD 2016 memang belum clear meskipun Jumat (27/11) lalu dilakukan pembahasan intensif antara Banggar dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Belum selesai, rencana finalisasinya Senin (hari ini, red),” ujarnya. Menurut rencana, pembahasan RAPBD 2016 akan dilanjutkan Senin (30/11) dengan agenda finalisasi. Jika tercapai kesepakatan dalam finalisasi tersebut, maka akan langsung digelar rapat paripurna penyepakatan RAPBD sore atau malam harinya. Bahkan pada saat menjelang tengah malam, asalkan belum lewat tanggal 30 November. (azs)