Dana Pendamping PKH Minim

Idelanya 5 Persen dari Dana yang Disalurkan KUNINGAN - Meski dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 32 kecamatan dan berjumlah puluhan miliar Rupiah, tapi dana pendamping dari APBD Kuningan masih minim. Ini terbukti, dari tahun ke tahun dana yang dialokasikan oleh Pemkab Kuningan tidak sesuai. Dari data yang dimiliki oleh Koordinator PKH, Endi Suhendi, dana pendamping untuk tahun 2016 hanya Rp400 juta. Dana ini masih jauh, bahkan kalau dihitung, baru satu persen  dari dana yang disalurkan ke Kuningan. Pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mengajukan agar dinaikkan. Tapi selalu tidak direalisasi. “Yang saya dengar Rp400 juta. Meski kecil harus bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan tahuh depan bisa lebih besar lagi dialokasikan,” ucap Endi kepada Radar. Menanggapi belum sesuainya dana pendamping dari daerah untuk program PKH, menurut Direktur Jaminan Sosial Kemensos RI, Dr M Royani, tidak menyalahi aturan. Namun idelanya adalah 5 persen. “Mungkin Kuningan hanya mampu segitu. Maka, biar lah, yang penting ada,” ucap Royani pada acara program Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial) bagi penerima PKH, akhir pekan lalu. Sekadar mengingatkan, pada tahun ini semua Keluarga Sangat Miskin (KSM) di tiap kecamatan menerima dana PKH. Untuk tahun 2015 ada penurunan jumlah dana bantuan. Di mana, dari semula untuk yang anaknya bersekolah di SMP/MTs Rp1 juta menjadi Rp750 ribu. Andi, salah seorang sarjana pendamping menunjukkan Surat Keputusan Mensos RI Nomor 23/HUK/2015 tanggal 26 Maret tentang Indeks dan Komponen Bantuan PKH yang Terjadi Perubahan. Dalam surat itu diterangkan komponen bantuan yang mengalami penurunan, yaitu alokasi dana untuk SD/MI dari semula Rp500 ribu menjadi Rp450 ribu. Begitu juga untuk bantuan anak peserta pendidikan SMP/MTs, dari semula Rp1 juta menjadi Rp750 ribu. Sedangkan untuk tahun ini, dari semula untuk anak peserta pendidikan SMA/MA tidak teralokasi, tahun ini diberikan anggaran Rp1 juta. “Untuk bantuan yang Rp1 juta belum bisa cair pada tahap pertama, mungkin bisa pada tahap selanjutnya. Dengan begini, dari mulai anak balita hingga SMA, ditanggung oleh negara,” ucap Andi, yang membenarkan pada tahun ini 32 kecamatan semua terbagi. (mus)