Tuntut Keterbukaan Dana Reses Dewan

Hari Anti Korupsi, Mahasiswa Cipayung Turun ke Jalan KUNINGAN – Kian hari, Kuningan kian dinamis. Setelah tiga hari ke belakang muncul aksi unjuk rasa, Kamis (10/12) pun puluhan mahasiswa turun ke jalan. Tidak tanggung-tanggung, mahasiswa yang mengatasnamakan Kelompok Cipayung Kuningan ini melancarkan aksinya di tiga titik sekaligus. Aksi mereka dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Pantauan Radar, kelompok gabungan tiga besar ekstra kampus, HMI-GMNI-PMII ini, mengawali aksinya di gedung DPRD. Setelah puas berorasi dan berdialog, mereka pun langsung meluncur ke Pendopo dan kantor Kejari untuk melancarkan aksi serupa. Dalam orasinya, para mahasiswa meminta agar praktek-praktek korupsi di Kuningan ditindak tegas. Dengan spanduk yang dibentangkan para mahasiswa bertuliskan Cipayung Kuningan Bersatu Lawan Koruptor, mereka mendesak kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk bersama-sama melawan korupsi. “Mari kita awasi kasus korupsi di Kuningan. Kita turun ke jalan atas nama rakyat, aspirasi rakyat, untuk membongkar praktik-praktik curang, praktek-praktek korupsi yang terjadi baik di eksekutif maupun di legislatif,” koar salah seorang orator aksi, Rasdi saat berdemo di depan gedung rakyat. Tak lama kemudian, puluhan mahasiswa tersebut diterima langsung pimpinan DPRD untuk beraudensi. Dalam kesempatan audensi yang diterima langsung Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos didampingi wakil ketua Drs Toto Suharto SFarm Apt dan H Uci Suryana SE serta Sekwan H Suraja SE MSi. Diskusi itu berlangsung cukup alot. Mahasiswa mempersoalkan kegiatan reses yang sudah dilakukan anggota DPRD pada 2014 lalu. Mereka menduga, ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan reses wakil rakyat, khususnya anggaran yang digunakan sesuai LPj. “Saya minta untuk dijelaskan berapa anggaran reses yang dipergunakan anggota dewan. Bagaimana rencana dan realisasi anggaran reses pada Tahun 2014 yang dilaksanakan. Apakah dalam pelaksanaan reses pada tahun 2014 ada yang bermasalah,” tanya salah seorang massa aksi, Tomi saat beraudiensi. Dalam menjawab pertanyaan itu, Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos langsung memperlihatkan buku APBD kepada perwakilan demonstran. “Saya perlihatkan buku APBD-nya, item-item mana saja yang dibiayai oleh reses. Saya perlihatkan kepada mereka, lalu kalau ada kesalahan siap diproses atau tidak, ya kita tidak bicara siap atau tidak, itu kan bukan dewan yang memvonis, tapi para penegak hukum yang menentukan putusan,” ungkapnya. Dikatakan Rana, reses itu merupakan kegiatan dewan. Wakil rakyat diberi ruang cuti yang diberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk bertemu dengan para konsituen. Dalam kegiatan reses itu, anggota diberi anggaran sesuai dengan ketentuan serta beberapa item-item tertentu yang harus dijalankan. (ded)