BPR Milik Pemkab Cirebon Harus Contoh BPR Asjap

ASTANAJAPURA – Komi­si II DPRD Kabupaten Cire­bon meminta kepada PD BPR Astanajapura untuk memper­tahankan eksistensinya dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH, saat melakukan kunjungan ke kantor Bank BPR Astanajapura, kemarin (15/12). Menurut Cakra, dari beberapa PD PBR yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon, PD BPR Astanajapura mendapatkan predikat terbaik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, bank yang memiliki 30 orang karyawan ini sudah membuka kantor kas di Kecamatan Pabuaran. Hal ini menunjukkan, pemasaran bank sudah meluas hingga keluar dari wilayah Kecamatan Astanajapura. “Ini harus dicontoh oleh PD BPR lainnya,” tuturnya. Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon memberikan apresiasi dan sengaja datang melakukan kunjungan ke PD BPR Astanajapura untuk mengetahui kiat-kiat mengelola perusahaan perbankan. Sehingga bisa memberikan masukan kepada PD BPR lain untuk menjalankan roda usaha di bidang jasa keuangan ini. “Informasi yang kita dapat dari sini, akan diinput kepada BPR lain saat kunjungan ataupun rapat kerja,” ungkapnya. Sementara, Direktur Utama PD BPR Astanajapura Multahibun SH MH menjelaskan sejak berdiri tahun 1997, total aset yang dikelola oleh bank yang dipimpinnya ini, sampai dengan Oktober 2015 sebesar Rp 56.048.843.155. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 lalu yang hanya sebesar Rp 48.309.626.808. Tren kenaikan ini sudah terjadi sejak tahun 2012 lalu. “Padahal modal kami sebesar Rp 2.828.000.000, yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp 1.928.000.000 dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 900.000.000,” jelasnya. Kemudian, kredit yang disalurkan oleh PD BPR Astanajapura sampai dengan Oktober 2015 tercatat sebesar Rp 42.965.992.163. Jumlah ini mengalami peningkatan jumlah dalam 4 tahun terakhir terhitung sejak 2012. Lalu, jumlah tabungan dan deposito yang dikelolanya pun mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada penerimaan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik saham, yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. “Tahun 2012 kontribusi deviden kami sebesar Rp 536.522.458, tahun 2013 mengalami kenaikan yakni Rp 590.810.238,50, tahun 2014 juga naik sebesar Rp Rp 643.826.793 dan 2015 sebesar Rp 777.514.056,” imbuhnya. Pihaknya berharap, apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku owner PD BPR Kabupaten Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon sebagai wakil rakyat dapat terwujud di tahun yang akan datang. Artinya, pencapaian yang diraih oleh BPR Astanajapura terus meningkat tiap tahunnya dan bisa menjadi contoh bagi BPR lainnya. “Kita berusaha bekerja keras untuk memajukan perusahaan ini,” pungkasnya. (jun)