Proyek Mangkrak Sudah Diprediksi

Bahan Evaluasi, Jangan Terulang Setiap Tahun Anggaran MAJALENGKA – Masih banyaknya proyek infrastruktur dan fisik tahun anggaran 2015 yang mangkrak, sudah diprediksi sebelumnya oleh pihak legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Drs M Jubaedi menyebutkan, dari awal pihaknya sudah mewanti-wanti agar pada APBD perubahan (APBD-P) 2015 jangan terlalu banyak dimasukkan anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur dan fisik. Sehingga hal itu mesti dievaluasi pada proses pengalokasian anggaran di tahun berikutnya (2016), agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. “Pembangunan fisik tambah banyak, padahal waktunya mepet sisa tiga bulan kurang. Sekarang banyak proyek yang mangkrak. Penyerapan anggarannya bagaimana, jangan sampai ada yang sudah dibayar penuh kepada pihak ketiga tapi kerjaannya belum selesai,” ujar politisi PKB ini. Dia menerangkan, dari awal pihaknya sudah ngotot untuk merevisi rencana pengalokasian kegiatan belanja fisik dalam APBD-P tahun 2015, bahkan pada waktu itu masih dalam proses pembahasan antara DPRD dan Pemkab. Namun usulan-usulan tersebut dimentahkan dan angka kegiatan-kegiatan belanja fisik tetap besar, bahkan ada penambahan di beberapa kegiatan dengan alasan anggaran dari pusat dan provinsi. “Sudah kita minta untuk dialihkan saja pada kegiatan yang lebih fundamental waktu itu, tapi dimentahkan dengan alasan penambahan anggaran kegiatan belanja fisik pada sejumlah SKPD itu kucuran dari provinsi dan pusat yang tidak bisa diutak-atik alokasinya. Ternyata dalam evaluasi gubernur pada APBD-P malah ditambahin lagi nilainya,” ungkapnya. Pihaknya juga khawatir kualitas infrastruktur cepat menurun, mengingat waktu pengerjaannya sudah mulai memasuki musim hujan. Sehingga berpengaruh pada kualitas material dan pelapukan, sehingga kondisinya tidak tahan lama. Meski demikian, pihaknya tidak ingin berpandangan mundur ke belakang dengan terus mengungkit persoalan yang sudah terlanjur terjadi. Tapi peristiwa tersebut jangan dijadikan kebiasaan buruk yang selalu terulang di setiap tahun anggaran. Sehingga perlu dievaluasi agar pada APBD-P berikutnya pemerintah tidak terlalu banyak memasukan belanja fisik, tapi dialihkan ke kegiatan lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (azs)