Ormas di Kuningan Ini Ngotot Tak Mau Ada RS di Cipari

KUNINGAN – Aksi unjuk rasa (unras) dilakukan puluhan massa dari beberapa ormas Islam seperti FPI, GPK, Gerakan Pagar Akidah, serta Gamas, di Pendopo Bupati, Selasa pagi (22/2), menolak pembangunan RS di Cipari. Aksi tersebut nyaris bentrok. Pemicunya adalah, beberapa massa yang audiensi dengan sejumlah pejabat daerah sempat tersulut emosi akibat tidak hadirnya Bupati Kuningan Hj Utje Ch Suganda. Kejadian nyaris bentrok tersebut terjadi hingga demo berujung tanpa hasil. Dari pantauan di lapangan, salah seorang pengunjuk rasa bahkan sempat melontarkan cacian yang ditujukan kepada mantan Bupati Kuningan periode sebelumnya, H Aang Hamid Suganda (suami Utje). Sontak, audens yang awalnya terlihat sedikit tegang, berubah jadi mencekam. Apalagi ketika ada anggota Satpol PP Kuningan yang berupaya menghampiri salah seorang peserta audiensi akibat perkataan yang dilontarkannya. Para audens diterima langsung Wakil Bupati Kuningan, H Acep Purnama didampingi Sekda Kuningan Drs H Yosep Setiawan MSi, serta pimpinan SKPD lainnya. Terjadi diskusi sangat alot soal pembangunan Rumah Sakit Sekar Kamulyan di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur. Walaupun hasil audensi antara ormas Islam dengan anggota legislatif sudah menyepakati menolak pembangunan RS di Cipari, tapi eksekutif sebagai pemangku kebijakan strategis di pemerintahan Kabupaten Kuningan belum bisa memberi keputusan. Ketua Pagar Akidah, Dadan mengaku akan terus melakukan penolakan terhadap pembangunan RS di Cipari yang tak lain pengembangan dari RS Sekar Kamulyan. Bahkan, pihaknya mengancam akan melakukan aksi besar-besaran hingga semua ormas Islam se-Jawa Barat turun ke Kuningan untuk mendesak eksekutif menolak pembangunan RS di Cipari. “Masyarakat Cipari sudah resah ketika mendengar adanya rencana pembangunan RS Sekar Kamulyan. Oleh karenanya, kami meminta pemda tegas mengeluarkan surat penolakan atau pembatalan pembangunan lembaga kesehatan tersebut,” tegasnya. Hal senada dilontarkan Ketua FPI Kuningan, Ustad Endin Kholidin. Dia menekankan pemerintah daerah agar bekerja sesuai dengan pelayanan publik. Sebab, perencanaan pembangunan RS di Cipari itu dinilai telah mengundang kekhawatiran dan ketidaknyamanan warga setempat. Sekda Kuningan, H Yosep Setiawan angkat bicara dalam menanggapi beragam penolakan dari sejumlah audiens yang sebagian besar adalah ormas Islam. Dia menerangkan, kalau misalkan pemkab memutuskan, baik itu mengeluarkan izin ataupun tidak, sebenarnya bisa di-PTUN-kan. “Lalu kalau di-PTUN-kan, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan bertanggung jawab?” ucap sekda dengan nada tinggi di hadapan para audiens. Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan H Acep Purnama menegaskan akan mengambil sikap dalam persoalan rencana pembangunan RS di Cipari. Untuk itu, pihaknya meminta waktu. “Insya Allah kita akan memutuskan ini dengan secepatnya. Karena, kami juga sedang melakukan kajian. Kami dalam mengelola keputusan untuk membuat kebijakan ini, juga berdasarkan kajian. Tolong beri waktu,” tandasnya. (mus)