Warga Miskin di Kuningan Tinggal 133.600 Jiwa

KUNINGAN - Pemkab Kuningan mengklaim angka kemiskinan di daerahnya mengalami penurunan. Klaim tersebut diungkap dalam Evaluasi dan Matching  Data Kemiskinan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kuningan Tahun 2016 di Aula Kantor Bappeda Kuningan, Senin (22/2). “Kurun waktu tahun 2012 hingga 2014, jumlah penduduk miskin Kuningan terjadi penurunan signifikan,” aku Wakil Bupati H Acep Purnama MH di sela rakor (rapat koordinasi). Sesuai data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin tahun 2012 mencapai 142.300 jiwa atau 13,70 persen dari jumlah penduduk pada tahun yang sama. Tahun 2013 turun menjadi 139.400 jiwa atau 13,34 persen, dan tahun 2014 kembali turun hingga 133.600 jiwa atau 12,72 persen. Penurunan terjadi akibat keberhasilan berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah, swasta, dan unsur masyarakat. Meski tetap, dia meminta para kepala SKPD dan camat terus berupaya menggagas program terobosan yang inovatif guna mempercepat tercapainya target-target penanggulangan kemiskinan, atau pengurangan jumlah rakyat miskin. Ditegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dan prioritas pembangunan nasional. Sebab itu, dibutuhkan strategi tepat berdasarkan data yang lebih akurat. “Ini agar implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan efektif,” katanya. Terkait matching data, lanjut Acep, juga perlu dilakukan untuk menghindari data yang tumpang tindih dengan mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Juga terdapat perubahan basis data dari rumah tangga ke keluarga. Sebab bisa saja dalam satu rumah tangga ada beberapa keluarga. “Hasil dari pembahasan rakor kemiskinan ini, saya harap bisa menjadi informasi baru untuk merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan secara lebih baik lagi,” harap mantan ketua DPRD Kuningan ini. Di sisi lain Kepala Bappeda Kuningan H Maman Suparman MM membeberkan lebih detail perkembangan kinerja berbagai indikator kemiskinan. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Sedangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan diimplementasikan dalam bentuk-bentuk program penyediaan prasarana air minum. Pengembangan permukiman perkotaan, pengembangan permukiman perdesaan, perencanaan kawasan objek wisata, wajar dikdas 12 tahun, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan fakir miskin dan PMKS. Selanjutnya, pelayanan dan rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana alam dan sosial, pembinaan anak terlantar, perencanaan sosial budaya dan pemerintahan, perencanaan ekonomi, pengendalian BBM bersubsidi, raskin, peningkatan pemberdayaan usaha koperasi, peningkatan usaha ekonomi keluarga, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak perempuan, serta kesetaran gender dalam pembangunan. Sedangkan Kepala Dinsosnaker H Dadang Supardan MSi menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terdapat penambahan komponen penerima bantuan PKH, dari siswa SLTP menjadi sampai SLTA/sederajat dan batas usia anak dari maksimum 18 tahun menjadi 21 tahun. Di bidang kesehatan sekarang menjangkau anak pra sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Juga disampaikan informasi terkini tentang matching atau penyesuaian data kemiskinan antara pusat dan daerah. “Tujuan semua ini untuk memperbaiki sasaran penduduk miskin penerima program pemerintah. Sehingga tidak akan ada lagi kesalahan penerima manfaat atau ketidaktepatan sasaran program,” tandasnya. (tat)