SUMBER-Belum jelasnya dan transparannya proses hibah aset desa pada Pemerintah Kabupaten Cirebon membuat kuwu ragu-ragu. Mereka takut bila proses hibah aset dilakukan tanpa mengetahui mekanisme, mereka akan berurusan dengan hukum. Kuwu Sumurkondang, Heriyanto mengatakan pemerintah desa sebenarnya tidak mempermasalahkan pelimpahan aset desa ke Pemerintah Kabupaten Cirebon. Mengingat penyerahan aset tersebut nantinya akan berdampak pada pembangunan desa. Hanya saja, pihaknya ragu-ragu untuk menyerahkan aset tersebut pada pemerintah karena belum jelasnya mekanisme yang ada. Bila dipaksakan, Heri khawatir bila akhirnya pelimpahan aset itu justru menjadi persoalan hukum. “Sekarang kita tanya prosesnya bagaimana penyerahan tanah desa tersebut? Kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Malah terkesan kayak tidak transparan prosesnya. Maaf saja sekarang banyak kuwu berurusan dengan hukum karena tanah desa. Makanya kalau nggak transparan begini, kami khawatir. Nanti tujuannya baik malah harus berurusan dengan hukum,” jelasnya. Senada Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan, Junandi mengatakan belum jelasnya proses atau mekanisme pelimpahan aset membuatnya khawatir terbelit masalah hukum. “Kalau prosesnya tidak jelas seperti ini kami khawatir akan masuk penjara. Karena saya perhatikan, prosesnya tidak transparand an terbuka,” ujar Junandi. Junandi meminta Pemkab Cirebon transparan dalam pengalihan tanah desa menjadi aset pemerintah daerah. Pemkab, kata dia, harus menjelaskan mekanisme yang ada agar tidak ada kesalahan administrasi. “Jujur kami tidak akan mempersulit melepas tanah desa. Kami sangat gampang. Tapi tolong prosesnya yang benar dan jelas agar kami tidak salah di mata hukum,” lanjut dia. Sementara Kuwu Sindangkempeng Kecamatan Greged, Mulyadi tidak akan melepas tanah desa hingga mekanisme pelimpahan jelas. “Kita minta proses hibahnya diperjelas dulu. Jangan asal main hibah-hibah saja. Kami tidak ingin terjebak,” tuturnya. (den)
Kategori :