MenPAN-RB Ingin Wujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia

JAKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meresmikan pusat kerja sama e-government dengan pemerintah Republik Of Korea (ROK). Pusat kerja sama tersebut bermanfaat untuk mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan berkelas dunia yang lebih transparan, efektif dan efisien. Peresmian pusat kerja sama itu dilakukan oleh Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi dengan disaksikan oleh Minister Of Interior atau Menteri Dalam Negeri ROK, Hong Yun Sik di kantor Kementrian PAN-RB, Jakarta, Rabu (2/3) dengan tajuk \"The RI-ROK 3rd Joint Commite on E-Government Cooperation Center\". Peresmian pusat kerja sama juga diikuti dengan penandatanganan Annex dari nota kesepakatan pembentukan dan pengoperasian pusat kerja sama e-government yang telah ditandatangani 24 Agustus 2015 lalu, antara Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN-RB, Rini Widyanti dan Direktur General untuk E-Government Bureau Ministry of The Interior, Lee In Jae. “Pusat kerja sama ini berperan sebagai pengembangan strategi kerjasama antara Indonesia dengan Korea di bidang e-government,\" kata Yuddy Chrisnandi. Yuddy menjelaskan, e-government adalah salah satu cara terbaik mewujudkan transparansi jalannya pemerintahan secara cerdas di era globalisasi, serta di tengah tingginya ekspetasi masyarakat terhadap peningkatan kecepatan pelayanan publik. Selain itu, kata Yuddy, kedua negara sahabat sangat menyadari pentingnya memperdalam hubungan bilateral di semua bidang e-government dalam kerangka reformasidan birokrasi. Yuddy berharap, adanya sharing pengetahuan mengenai e-government, maka cita-cita Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk membangun pemerintahan berkelas dunia yang efektif, transparan dan efisien segera terwujud. Yuddy menuturkan, ROK merupakan negara nomor satu yang mengimplementasikan e-government. \"ROK nomor satu dunia, di atas Singapura di peringkat kedua dan ketiga itu Australia. Jadi kita belajar dengan negara yang memiliki pengalaman dan kemajuan yang cukup tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik,\" kata Yuddy. Pemanfaatan e-government, sambung Yuddy, akan memberikan tiga manfaat. Yang pertama, lanjutnya, proses dokumentasi data pemerintah akan berjalan lebih baik. Kedua, tata kelola pemerintah akan lebih efisien karena memanfaatkan teknologi elektronik. Ketiga, penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih transparan. \"Presiden Jokowi memiliki keinginan kuat agar pemerintah berbasis elektronik secara luas dan merata di tiga tahun kedepan,\" ujarnya. Sementara, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PAN-RB, Rini Widyantini mengatakan, Pemerintah RI-ROK akan bekerja sama dengan ruang lingkup konsultasi kebijakan, pengembangan e-government di Indonesia, dan kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan personil terkait e-government. \"Pusat kerja sama ini berperan sebagai pengembangan strategi kerja sama antara Indonesia dan Korea di bidang e-government,\" ucap Rini. Rini menambahkan, pusat kerja sama e-government antara RI-ROK akan berkedudukan di Kantor Kementrian PAN-RB. Pengoperasian pusat kerja sama bakal berlangsung selama tiga tahun, berakhir pada 2019. (naz)