Ketua RW Ini Ingin Luruskan Ucapan Walikota Soal Batubara

CIREBON - Warga Pesisir Kota Cirebon meradang. Pasalnya, statemen Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH justru membuat konflik baru di tengah masyarakat. Padahal konsistensi warga pesisir menutup aktivitas bongkar muat batubara merupakan harga mati. Ketua RW 01, Pesisir Selatan, Kecamatan Lemahwungkuk, Jafar Sidik mengatakan, anggapan walikota bahwa warga pesisir telah menerima kembali aktivitas bongkar muat batubara adalah tidak benar. Faktanya, masyarakat masih menolak. “Saya luruskan, semua RW 01 sampai RW 10 masih kompak, tidak ada yang mbledos (masuk angin, red). Mereka yang menerima adalah oknum,” jelas Jafar Sidik kepada Radar, saat ditemui di kediamannya, Jumat (4/3). Dia menilai, statemen walikota tidak seluruhnya benar. Mengambil informasi hanya dari kepala KSOP tanpa ada konfirmasi atau turun ke lapangan untuk mengkroscek kebenarannya. Kalau pun tidak bisa dilakukan sendiri, lanjutnya, seorang kepala daerah bisa mengutus perwakilannya ke lapangan. “Emang KSOP punya warga? Walikota harusnya mempertanyakan hal itu. Bukan langsung menelan mentah-mentah obrolan KSOP. Sebab, yang punya warga itu, RT dan RW. Walikota jangan senenaknya aja kalau ngomong,” terangnya. Menurutnya, komitmen penutupan batubara bukan karena keinginan pribadi. Tapi, komitmen warga. Sebetulnya warga tidak mempermasalahkan adanya aktivitas bongkar muat batubara. Yang menjadi persoalan adalah debu yang dihasilkan batubara. “Kami tidak melarang operasi bongkar muat batubara. Tapi, tolong pindahkan jangan di Kota Cirebon yang sudah padat penduduk. Masih banyak daerah lain yang bisa dijadikan pelabuhan batubara,” terangnya. Hal senada diungkapkan warga Pesisir Selatan, Udi Sudiarso. Dia mengatakan, pemukiman warga lokasinya bersebelahan dengan aktivitas bongkar muat batubara. Apalagi, hilir mudik kendaraan dumptruck dari pintu tiga pelabuhan. Dikatakannya, pemasangan jaring oleh pihak Pelindo untuk meminimalisasi debu yang berterbangan tidak bisa efektif. Bahkan, rekayasa tekonologi apapun yang digunakan, yang namanya debu itu tetap tidak bisa dihindari. “Kamar hotel saja yang tertutup rapat dan jauh dari aktivitas kendaraan di jalanan pun debu bisa masuk. Apalagi, debu hanya diantisipasi dengan jaring yang berada di ruang terbuka, ditambah hembusan angin laut. Pastinya debu berterbangan ke mana-mana,” tuturnya. Pengurus RW 01 itu juga mengaku telah mendengar ada upaya untuk melemahkan kekuatan masyarakat pesisir dengan sawer menyawer. Hal seperti itu justru menimbulkan fitnah diantara warga. Itu artinya, pengusaha, KSOP dan Pelindo sudah melakukan upaya politik adu domba. “Adanya penggalangan tanda tangan yang menyatakan warga pesisir setuju batubara tetap ada, itu hanya dilakukan oleh oknum, aktor intelektual di dalamnya. Sebab, pernyataan warga melalui tanda tangan itu tidak diketahui  oleh RW,” tandasnya. (sam)