Perumda Farmasi Milik Pemkot Masih Mengeluhkan Kurang Modal

KEJAKSAN - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Farmasi Kota Cirebon belum memiliki inovasi dan terobosan. Bahkan, perusahaan plat merah itu hanya mengelola dua apotek. Saat persaingan bisnis obat semakin pesat, Perumda Farmasi seperti jalan di tempat. Minimnya permodalan menjadi alasan belum adanya inovasi usaha pengembangan. Direktur Utama Perumda Farmasi Kota Cirebon Adi Suparta SE mengatakan, permodalan menjadi kendala utama. Terlebih, sejak era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlaku, apotek Ciremai 2 yang berada di dalam RSUD Gunung Jati, harus ditutup. Otomatis, saat ini Perumda Farmasi hanya mengelola apotek Ciremai 1 dan 3. Atas penutupan apotek Ciremai 2, ujar Adi, Perumda Farmasi harus kehilangan omzet Rp1,5 miliar pertahun. Jumlah yang cukup besar dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini. Karena itu, Adi berharap seluruh Perumda Kota Cirebon yang memiliki anggaran kesehatan, bekerjasama dengan Perumda Farmasi dalam pengambilan obatnya. Hal ini sudah dilakukan PDAM Kota Cirebon untuk seluruh karyawannya. Pasalnya, langkah tersebut sangat membantu Perumda Farmasi dalam memberikan tambahan PAD. Di sisi lain, harga obat yang ditawarkan sangat bersaing dengan kualitas sama. “Kalau bukan sesama Perumda, siapa lagi? Kita profesional saja. Membeli dan melayani dalam kerjasama resmi,” ucapnya kepada Radar, Minggu (6/3). Kerjasama dilakukan hanya pada pembelian obat-obatan. Sebagai contoh, karyawan PDAM berobat ke dokter A, kemudian diberikan resep. Dalam hal ini, resep obat tersebut dapat mengambil ke apotek yang dikelola Perumda Farmasi tanpa harus membayar. Karena pembayaran dilakukan PDAM. Tidak hanya untuk karyawan perumda, Adi berharap hal yang sama dilakukan PNS Kota Cirebon. Selama ini, kendala permodalan menjadi ujian terbesar dalam mengembangkan usaha. Meskipun ada keinginan melebarkan sayap, hal itu harus disimpan dan saat ini fokus pada pemberdayaaan dua apotek yang ada. Anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon Budi Gunawan menyampaikan, rentang waktu satu tahun setelah penyertaan modal, bukan tolak ukur capaian kinerja. Dunia bisnis farmasi sangat menjanjikan. Selama ini, pria yang akrab disapa BG ini menilai direksi belum dapat menunjukan pengembangan bisnis yang tidak jauh dari industri kesehatan. “Saya melihat eksekutif belum memberikan dukungan total agar Perumda Farmasi semakin berkembang,” ucapnya kepada Radar. Di samping itu, dia mengingatkan agar sertifikat tanah Perumda Farmasi dibenahi. Pasalnya, lokasi lahan yang dimiliki sangat potensial untuk pengembangan bisnis Perumda Farmasi. Seperti, membuat klinik yang one stop medical. Jadi, semua tentang pelayanan kesehatan ada di situ. Jika anggaran kurang, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Politisi PKPI ini menilai Perumda Farmasi sudah baik. Hanya perlu diberikan keleluasaan dan keberanian untuk mengambil tindakan strategis dalam bisnis. (ysf)