JAKARTA - Pemerintah fokus memperkuat wilayah perbatasan antar negara melalui program transmigrasi, terutama daerah perbatasan negara di Kalimantan. Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2DT) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ratna Dewi Andriati mengatakan program transmigrasi dapat menjadi corong kekuatan pertahanan negara di daerah perbatasan. Kata Ratna, transmigrasi juga mendukung pemerataan pembangunan daerah.
\"Saat ini kami fokus membentuk kawasan transmigrasi di perbatasan. Tujuannya, agar tapal batas negara tidak dicaplok. Dengan adanya kawasan transmigrasi juga dapat menekan pencurian ikan, penebangan liar sampai perdagangan manusia,\" ujar Ratna, Kamis (10/3).
Kemendes PDTT mempersiapkan delapan kabupaten yang menjadi tujuan kawasan transmigrasi, yakni Kabupaten Nunukan, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, Mahakam Ulu dan Malinau. Nantinya pembangunan kawasan transmigrasi di delapan wilayah kabupaten itu akan dilakukan secara bertahap.
“Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan juga sedikit. Seperti fasilitas informasi dan komunikasi. Dari hasil identifikasi, diusulkan program transmigrasi seluas 1,8 juta hektare. Lahan itu berada di kawasan hutan produksi. Lahan potensial untuk program transmigrasi adalah 696.060 hektare,” ujar Ratna.
Kata Ratna, pihaknya juga telah melakukan kordinasi dan klarifikasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk alokasi peruntukan lahan transmigrasi. Tahun ini, kegiatan pembangunan pemukiman dilakukan di lima kabupaten untuk 4421 kepala keluarga. Lima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu dan Sambas.
“Pada 2017 kami merencanakan membangun tiga satuan pemukiman yang meliputi 1.000 kepala keluarga. Selain Kalimantan, daerah yang menjadi proyeksi transmigrasi adalah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo juga Natuna, Kepulauan Riau,” jelasnya. (naz)