Wabup Majalengka Kecewa, Ada Mutasi Tidak Dilibatkan

MAJALENGKA - Perombakan kabinet besar-besaran terjadi di lingkungan pemerintahan kabupaten (Pemkab) Majalengka, dengan digelarya prosesi mutasi jabatan para pejabat struktural maupun fungsional. Tak tanggung-tanggung ada 118 orang yang terkena proses mutasi yang terdiri dari promosi, rotasi, bahkan degradasi jabatan, di gedung Yudha Karya Abdhi Negara, Kamis (31/3). Namun proses mutasi itu menuai rasa kekecewaan dari Wakil Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd, yang merasa tidak dilibatkan dalam menyusun kabinet yang membantu kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang diembannya. Wabup mengatakan sebelumnya tidak mengetahui jika hari ini (kemarin) bakal digelar mutasi jabatan. Dia hanya mengetahui informasi rencana mutasi ini pada malam harinya atau Rabu malam (30/3), sayangnya pada saat itu wabup sedang menghadiri acara Kementerian Dalam Negeri di Palembang, sehingga tidak bisa dilibatkan langsung dalam penyusunannya. “Kalau saya ditanya tentang mutasi kali ini,  saya Cuma tahu dari telepon sekda tadi malam (Rabu, red), ketika saya sedang mewakili bupati menerima penghargaan ISO 2013 dari Mendagri di Palembang,” ujar wabup. Menurutnya, selama tujuh tahun jadi wakil bupati selalu dihadirkan dalam pembahasan mutasi. “Saya kira secara etika saya masih sebagai wabup, harusnya diajak dalam proses walau semua keputusan bupati yang menentukan. Untuk hasil akhir saya selalu mengerti dan menghormati. Saya sendiri heran dan bertanya, kenapa? Apa telah hilang rasa etika kebersamaan dan kolektivitas kolegial di dalam tubuh Baperjakat. Wallohu A’lam,” tegasnya. Sekretaris Daerah Drs H Ahmad Sodikin MM yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) saat dikonfirmasi terkait tidak dilibatkannya wabup dalam proses mutasi ini mengaku jika dirinya sudah mencoba menghubungi langsung dan meminta pendapat, karena mendapat perintah dari pimpinan untuk segera menggelar mutasi. Mutasi harus segera digelar dengan alasan mepetnya waktu di akhir bulan Maret, dan berbagai pertimbangan lain. Diantaranya sampai awal April sudah ada 3 pejabat eselon III yang memasuki batas usia pensiun, sehingga mesti segera disiapkan pejabat pengganti yang definitif agar tidak ada kekosongan jabatan pada kursi yang ditinggalkan pejabat yang pensiun. Diki –panggilan akrab sekda- menambahkan, mutasi juga perlu segera digelar karena posisi kasatpol PP sudah kosong hampir satu triwulan lebih. Hasil seleksi terbuka Kepala Satpol PP sudah tuntas diserahkan kepada bupati untuk ditunjuk salah satunya menjadi pejabat definitif. Kekosongan jabatan ini jika terus-terusan dibiarkan dikhawatirkan mengganggu roda organisasi di instansi tersebut karena tidak bisa mengeksekusi anggaran. “Tadi malam sudah saya telepon pak wabup, memberitahukan bahwa pimpinan memerintahkan agar segera dilaksanakan proses mutasi ini dan saya minta pendapat dan arahan beliau. Kalaupun langkah kami (Baperjakat) ini membuat pak wabup tidak nyaman, saya akan menjelaskan langsung kepada beliau begitu sudah tiba di Majalengka. Yang jelas secara prosedur, semuanya sudah dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,” kata Diki. (azs)