BNPT Terus Pelajari Jaringan Abu Sayyaf

JAKARTA- Proses pembebasan 10 WNI ABK Kapal Brahma 12 yang disandera kelompok Abu Sayyaf terus dilakukan pemerintah. Bukan hanya melalui opersi militer dan negosiasi langsung, berbagai celah lain pun tengah digeluti dengan mencari info sebanyak-banyaknya terkait kelompok separatis di Filipina selatan tersebut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian mengatakan, pihaknya diminta tim satgas untuk mengorek seluruh informasi terkait Abu Sayyaf. “Prinsip dari BNPT adalah membantu memahami jaringan Abu Sayyaf,” kata Tito usai mengikuti upacara kenaikan pangkat di Mabes Polri Jakarta kemarin (12/4). Selain mencari info, mantan Kepala Densus itu memastikan jika BNPT tidak melakukan operasi apa-apa dalam satgas tersebut. Tak hanya BNPT, satgas yang dipimpin langsung oleh wakil presiden Jusuf Kalla itu juga melibatkan Polri, TNI, Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelejen Negara (BIN). Dari mana informasi di dapat? Tito mengatakan, informasi dia dapatkan dari berbagai sumber. Tak terkecuali, dari tersangka atau terduga teroris yang ditangkap pihaknya maupun pihak Densus. Apalagi, beberapa dari terduga teroris yang ditangkap di Indonesia memiliki pengalaman tinggal di Filipina. Namun, Tito enggan menyebutkan informasi apa, dan siapa terduga teroris yang dimaksud. Disinggung apakah pihaknya juga melakukan inventarisir informasi ke Filipina, Tito menjawab diplomatis. “Iya itu hanya salah satu opsi, ada opsi lain. Kita gak bisa sebutkan karena menyangkut rahasia operasi,” tutur mantan Kapolda Metro jaya tersebut. Dia hanya memastikan jika semua informasi yang didapat langsung diteruskan ke satgas yang dipimpin wapres. Nantinya, wapres yang akan menentukan apa langkah yang diambil pemerintah. “Beliau menyiapkan cara bertindak satu, cara bertindak dua, atau tiga. Garisnya apa, saya tidak bisa sampaikan,” terangnya. Sementara terkait tawaran Umar Patek, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, meski tawaran bisa dipertimbangkan, namun hal itu tidak bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Sebab, proses negosiasi harus dilakukan satu pintu. “Supaya tidak terjadi kerancuan, siapa yang dipercaya,” tuturnya. Hingga kemarin, lanjutnya, otoritas Filipina masih belum mengizinkan keterlibatan militer Indonesia dalam proses pembebasan. Sehingga pemerintah Indonesia terus melakukan kordinasi dengan pemerintah Filipina.   Terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen tatang Sulaiman mengatakan, pasukan TNI tetap berada dalam posisi standby. Pasalnya hingga saat ini belum ada perintah apapun terkait pembebasan. “Kita tunggu perintah dan terus memonitor situasi,” tuturnya melalui pesan singkat. (far)